POJOKSATU.id - Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim soal kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) langsung mendapat tanggapan keras dari presiden terpilih Prabowo Subianto.
Tak tanggung-tanggung, Prabowo yang tinggal menunggu dilantik sebagai Presiden RI ke-8 itu seolah-olah melayangkan 'red card' kepada Nadiem Makarim.
Dalam pernyataannya Prabowo Subianto menentang keras kebijakan kenaikan UKT yang dibuat oleh Mendikbud Nadiem Makarim tertanggal 5 Februari 2024.
Prabowo menyatakan bahwa perguruan tinggi negeri (PTN) harusnya malah memberikan pendidikan gratis kpeada seluruh anak bangsa yang ingin mendapatkan pendidikan tinggi.
Baca Juga: Keberatan Tarif UKT? Mahasiswa dan Orangtua Bisa Ajukan Peninjauan Kembali, Begini Caranya
Pernyataan Prabowo Subianto itu dikutip Pojoksatu.id dari wawancara yang ditayangkan TV One pada Kamis 23 Mei 2024 malam.
"Seharusnya biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara dan seharusnya memang gratis," kata Prabowo.
Selain PTN, pendidikan gratis juga semestinya bisa diberikan untuk jenjang pendidikan lainnya.
"SD, SMP, SMA, sekolah kejuruan, dan sebagainya (gratis)," tegas dia.
Sementara untuk perguruan tinggi, dikhususkan bagi mereka yang telah lulus ujian akademis masuk PTN.
"Menurut saya (PTN) harus tidak boleh (mahal). Ini terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, APBN," tekan dia.
Sekalipun nantinya ada kepeluan biaya, untuk lembaga pendidikan negeri sudah semestinya menetapkan biaya yang paling murah.
"Tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa biaya minim, kalau perlu ya gratis," sambung Prabowo.
Karena itu, saat dirinya nanti resmi dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo berjanji akan bekerja keras untuk mewujudkan pendidikan tinggi gratis.
Kendati diakuinya bahwa untuk mewujudkan hal tersebut memang dibutuhkan kerja yang sangat keras.
Penolakan Prabowo atas kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim itu seperti masih tak cukup.
Ia lalu mencontohkan PTN sebelum 1998 yang biayanya sangat terjangkau untuk kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Bahkan saat itu anak seorang petani sekalipun bisa menjadi seorang insinyur bahkan dokter sekalipun.
Akan tetapi yang terjadi kemudian, seiring perjalanan waktu, terjadi pergeseran pendidikan dimana mulai menjamur liberalisasi pendidikan.
Yang terjadi kemudian adalah pendidikan pada akhirnya diserahkan pada mekanisme pasar.
Padahal, pendidikan unuuk warga negara adalah kewajiban negara yang harus diberikan.
"Justru apa yang pemerintah sekarang, di bawah Presiden Jokowi, mencanangkan hilirisasi dan sebagainya untuk kita dapat nilai tambah dari semua resources kita," tegas dia.
Baca Juga: UKT Mahal, Anies Baswedan Sebut di Situasi Ini yang Bisa Kuliah hanya dari Kalangan Orangtua Makmur
"milai tambah ini untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan kita," lanjut Prabowo.
Prabowo juga menyadari masih adanya hal-hal yang harus diperbaiki untuk bisa mewujudkan pendidikan yang baik tapi murah dan gratis kepada rakyat Indonesia.
"Masalahnya adalah kita harus berjuang keras untuk menghentikan kebocoran-kebocoran itu," tandas Prabowo Subianto.
Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan, kenaikan UKT tidak berlaku untuk semua mahasiswa, melainkan hanya mahasiswa baru saja.
Sementara mahasiswa yang telah menjalani studi, tidak diberlakukan tarif baru UKT.
Terkait adanya kenaikan yang tidak wajar, Nadiem menyatakan akan memastikan ke setiap perguruan tinggi agar kenaikan tersebut dinilai tidak rasional.
Dia juga berjanji akan memastikan bahwa kenaikan UKT di kampus-kampus itu tetap masuk akal, tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa.***
