POJOKSATU.id, KERINCI – Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kerinci Edios Hendra mengungkap dirinya dicari-cari seorang pejabat di Kabupaten Kerinci buntut kasus PPPK 2023.
Dari informasi yang didapat Edios Hendra, pejabat di Kabupaten Kerinci itu mencarinya karena ingin mengeluarkan Edios dari data Dapodik. Edios juga hendak dikeluarkan dari sekolah.
Kasus PPPK 2023 Kabupaten Kerinci ini sedang ditangani Polda Jambi. Info terbaru, sebanyak 6 pelapor dalam kasus ini sudah dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi.
Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kerinci Edios Hendra juga mengaku mendapat laporan dari guru honorer lain yang ikut demo.
Bahwa ada sejumlah pejabat di Pemkab Jambi memaksa guru honorer menandatangani pernyataan untuk tidak lagi ikut demo dan melakukan protes.
Intimidasi atau tekanan itu berasal dari pejabat di Dinas Pendidikan Kerinci. Pesan itu disampaikan melalui kepala sekolah masing-masing.
"Teman-teman dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak ikut lagi demo dan tidak protes lagi atas hasil yang dikeluarkan oleh Panselda atas hasil kelulusan PPPK itu," kata Edios di Polda Jambi kepada wartawan, Senin (5/2/2024).
Para pejabat di Dinas Pendidikan Kerinci ini menginginkan situasi di Kabupaten Kerinci menjadi kondusif.
"Jadi jangan ada lagi aksi-aksi demo dan aksi lainnya yang mengatasnamakan honorer yang tidak lulus ini,” katanya lagi.
Edios menyebut tekanan atau ancaman itu memang tidak secara langsung baik secara tertulis dan ataupun secara lisan.
Edios Hendra Dicari-cari Pejabat
Sebagai Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kerinci dan juga sebagai pelapor kasus dugaan kecurangan seleksi PPPK Kabupaten Kerinci 2023 ke Polda Jambi, Edios ngaku dicari-cari pejabat.
"Saya dicari, menurut kabar angin saya ingin dikeluarkan dari data Dapodik, ingin dikeluarkan dari sekolah dan lainnya," jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Janji Akan Bangun Tiga Juta Hunian
Edios menambahkan bahwa rekaman intimidasi yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan Kerinci itu sudah dipegangnya dan akan diserahkan ke penyidik Ditreskrimum Polda Jambi.
"Rekaman itu sudah saya dapatkan. Dan rekaman itu akan saya layangkan juga ke pihak penegak hukum,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya intimidasi ini, maka permasalahan PPPK 2023 yang lama belum selesai, tapi oknum di Pemkab Kerinci sudah menambah masalah baru lagi.***
