POJOKSATU.id, PANYABUNGAN – Fraksi Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) mendukung Poldasu menegakkan hukum tanpa pandang bulu usai Kadis Pendidikan Dollar Hafrianto Siregar ditangkap dugaan suap seleksi PPPK 2023.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Madina Arsidin Batubara mengatakan fraksinya mendukung upaya Polda Sumut melakukan penegakan hukum terhadap siapapun usai ditangkapnya Kadis Pendidikan Madina.

Penegakan hukum tanpa pandang bulu perlu dilakukan Polda Sumut demi tegaknya keadilan dan kebenaran di kasus dugaan suap PPPK 2023 ini.

“Fraksi Golkar tentu mendukung sepenuhnya upaya penegak hukum terhadap siapapun dalam persoalan ini tanpa pandang bulu demi tegaknya keadilan dan kebenaran,” tegas Arsidin Batubara, Senin (15/1).

Baca Juga: Sikapi Suap PPPK Madina 2023, Anggota DPRD Ini Sebut Ironis Kalau Hanya Kadis Pendidikan yang Dipenjara

Disinggung apakah ada efek penangkapan Kadis Pendidikan Madina Dollar Siregar terhadap rencana pembentukan Pansus PPPK 2023 ini, Arsidin mengatakan tidak ada.

“Mestinya tidak ada, pansus adalah proses politik yang juga diperlukan untuk membongkar persoalan secara terang benderang,” jelas Sekretaris Partai Golkar Madina ini.

“Dan proses hukum adalah salah satu upaya yang juga harus didukung untuk penegakan prinsip keadilan dan kebenaran,” tegas mantan aktivis IMA Madina Medan ini.

Baca Juga: Kadis Pendidikan Madina Resmi Tersangka dan Ditahan Dugaan Suap PPPK 2023

Pansus PPPK 2023 Ditunda Sementara

Terkait Pansus PPPK 2023 ini, baru 10 orang yang setuju dan sudah membubuhkan tanda tangan. Sementara jumlah anggota DPRD Madina sebanyak 40 orang.

Sepuluh anggota DPRD Mandailing Natal yang sudah tanda tangan antara lain Sobir Lubis, Zubaidah Nasution, Hj Lely Artati, H Maraganti Batubara, Khoirun, Nisat Sidik Nasution, Arsidin Batubara, Zulfahri, Mora Harahap, dan Bakhri Efendi.

Baca Juga: Yakob Sayuri Unjuk Gigi, Marselino Cetak Gol, Babak I Indonesia vs Irak Timnas Garuda Tertinggal 1-2

Dikatakan Arsidin Batubara, semangat mereka dari inisiator Pansus PPPK Madina 2023 tidak pernah padam untuk membentuk Pansus ini.

“Cuma di tingkat rapat pimpinan kemarin, kami lihat tidak cukup meyakinkan bagi mereka untuk meneruskan prosesnya, dengan alasan tertentu usulan kami mereka tunda sementara,” jelas Arsidin.

Arsidin Batubara menyikapi rapat pimpinan DPRD Madina dengan para pimpinan fraksi di DPRD terkait permasalahan PPPK 2023 Mandailing Natal yang digelar pada 8 Januari 2024 lalu.***