POJOKSATU.id, PANYABUNGAN— Anggota DPRD Mandailing Natal (Madina) Nisat Sidik Nasution menyebut ironis kalau hanya Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto Siregar yang dipenjara.
Menurut Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Madina ini adalah ironis jika yang menanggung beban ini hanya Kadis Pendidikan Madina, sementara orang-orang yang terlibat dan mungkin mendapatkan keuntungan lebih, masih bebas berkeliaran.
Nisat Sidik Nasution juga menyebut mustahil Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto Siregar bermain sendiri dalam kasus suap PPPK guru 2023 yang kini ditangani Polda Sumut itu.
Baca Juga: Uchok Sky Khadafi Minta Poldasu Periksa Bupati Madina, Dugaan Suap Tak Mungkin Tersangkanya Satu
Menurut Ketua PAN Madina ini adalah sesuatu yang mustahil jika Kadis Pendidikan Dollar Siregar bermain sendiri tanpa ada yang membekingi atau menjadi aktor intelektual di belakangnya.
“Ironis kalau hanya DHS yang menanggung beban ini sendirian, sementara orang-orang yang terlibat dan mungkin mendapatkan keuntungan lebih, bebas berkeliaran,” jelas Nisat Sidik Nasution didampingi beberapa anggota DPRD Madina yang turut menginisiasi pembentukan Pansus PPPK, Senin (15/1).
Beberapa anggota DPRD Madina yang ikut inisiator Pansus PPPK ini antara lain Sobir Lubis, Zubaidah Nasution, Hj Lely Artati, H Maraganti Batubara, dan Khoirun.
Anggota DPRD Madina dari daerah pemilihan (Dapil) 2 ini menjelaskan, Dollar Siregar merupakan ASN yang memiliki atasan di Pemkab Madina.
“Sehingga tidak mungkin dia berani mengambil keputusan tanpa ada yang memerintahkan untuk melakukannya,” tegas Nisat Sidik Nasution.
Ketua Fraksi Amanah Berkarya DPRD Madina ini juga menilai penetapan tersangka Kadis Pendidikan Dollar Hafrianto Siregar mengindikasikan adanya aktor intelektual di balik kisruh PPPK 2023 tersebut.
Menurutnya, Kadis Pendidikan Madina Dollar Hafrianto tidak mungkin bermain sendiri dan mengambil keputusan sendiri.
“Menurut hemat saya, mustahil DHS bermain sendiri tanpa ada yang membekingi atau menjadi aktor intelektual di belakang kasus ini,” kata politisi PAN ini.
Baca Juga: Legimin Rahardjo Minta Publik Doakan PSMS Bisa Meraih`Hasil Positif Lawan Semen Padang
Dia pun meminta orang-orang di balik layar atau aktor intelektual kekisruhan seleksi PPPK ini untuk segera keluar dan bertanggung jawab.
Pada sisi lain, pihaknya akan terus bergerak untuk memastikan Pansus Seleksi PPPK Madina Tahun 2023 bisa berjalan.
“Meksipun kasus ini masih ditangani APH dan di tengah adanya upaya pengerdilan, kami tetap komitmen mendorong pembentukan pansus,” ujarnya.
“Di sisi lain secara moral kami mendukung APH mengusut kasus ini sampai terbuka secara terang benderang, termasuk penetapan tersangka lain,” tegasnya lagi.
Terkait rekomendasi yang sudah dikeluarkan DPRD Madina, dia meminta agar pemerintah pusat kembali meninjau ulang rekomendasi DPRD Madina untuk pembatalan SKTT (Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan).
“Itu seharusnya dijalankan pemerintah, terlebih sudah ada penetapan tersangka yang artinya proses seleksi benar-benar tidak dilakukan sesuai ketentuan,” tegas anggota DPRD Madina ini.***
