POJOKSATU.id - Pengumuman hasil seleksi PPPK 2023 banyak panen protes dari guru honorer di sejumlah daerah.
Itu lantaran hasil seleksi PPPK 2023 dinilai penuh dugaan kecurangan dan sederet keanehan.
Di media sosial, protes dan kecaman banyak dilontaran guru honorer yang merasa dicurangi dan diperlakukan tidak adil dalam hasil seleksi PPPK guru 2023.
Baca Juga: Buntut Kisruh Pengumuman PPPK Guru 2023 Madina, DPRD Minta Kepala BKD dan Kadis Pendidikan Dicopot
Bahkan aksi tolak hasil seleksi PPPK 2023 pun menggema di media sosial.
Salah satu yang cukup mencolok dan viral adalah hasil seleksi PPPK guru 2023 di Madina atau Mandailing Natal.
Guru honorer tersebut heran bukan main dengan nilai yang medadak berkurang sampai akhirnya dinyatakan tidak lulus.
Baca Juga: Diwarnai Debat Panas dan AC Mati, DPRD Madina Usulkan Batalkan Pengumuman PPPK Guru 2023
Bahkan para guru honorer pun sampai menggelar aksi demo ke DPRD Madina, pada Kamis 28 Desember 2023.
Dalam demo tersebut, perwakilan guru honorer sempat terlibat debat panas dengan BKD Madina.
Hasilnya, Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis, akhirnya setuju mengeluarkan rekomendasi pembatalan pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 di Madina.
Rekomendasi pembatalan pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 itu bahkan didukung sejumlah unsur pimpinan DPRD Madina lainnya.
"Surat rekomendasi akan kami buat ke pemerintah dan akan kami berikan ke koordinator," tegas Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dalam RDP itu.
Keheranan soal hasil seleksi PPPK 2023 juga ternyata dirasakan Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nur Baitih.
Pasalnya, banyak peserta pelamar seleksi PPPK 2023 melamar di instansinya sendiri yang selama ini jadi tempat mengabdi malah tidak lulus.
Sementara honorer K2 yang melamar di luar instansi tempatnya bekerja, malah banyak yang dinyatakan lulus.
"Ini aneh sekali," ungkap Bunda Nur, sapaan akrabnya, dikutip Pojoksatu.id dari JPNN.com.
"Katanya honorer K2 yang melamar di luar instansinya mengabdi akan dianggap sebagai pelamar umum sehingga tidak mendapatkan afirmasi honorer K2," sambungnya.
Bunda Nur mengaku sejatinya senang banyak honorer K2 teknis dinyatakan lulus.
Baca Juga: Peningkatan Gaji 8 Persen dan 7 Hak Setara PNS untuk PPPK 2024 Menanti Implementasi Detil
Tapi di sisi lain ia sangat menyesalkan ketidakkonsistenan pemerintah atas kebijakan yang dibuat sendiri.
Di awal sosialiasi seleksi PPPK 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyampaikan peserta yang ingin mendapatkan afirmasi harus melamar di instansi tempatnya bertugas.
Sementara bagi yang melamar di luar instansi tempatnya bekerja, otomatis jadi pelamar kategori umum.
Namun yang terjadi kemudian adalah bahwa yang melamar di luar instansi tempatnya bekerja malah banyak yang lulus.
Selain itu, hampir semua yang menyeberang ke instansi dengan kuota banyak, malah lulus.
Sementara, honorer K2 teknis yang melamar di instansinya sendiri malah tidak lulus meski memiliki nilai tinggi tapi gagal karena kuota sedikit.
Keanehan lain yang ditemukan Bunda Nur adalah sistem persaingan nilainya juga aneh.
Bahwa pelamar non-K2 dengan bekal nilai yang beda sedikit tapi masuk di pendataan, malah honorer K2 yang kalah.
Semestinya, kata dia, ada afirmasi khusus untuk honorer K2 walaupun mereka sama-sama masuk di pendataan non-ASN.
"Honorer di luar instansi nilai rendah lulus karena kuotanya banyak," tegasnya.
Ia menceritakan, saat itu honorer K2 sudah bersiap melamar di instansi lain yang menyediakan formasi lebih banyak.
Akan tetapi dibatalkan karena takut nantinya jadi kategori pelamar umum.
Dengan ketidakkonsistenan ini, maka yang harus menanggung kerugian tidak lain adalah honorer K2 teknis.
"Makanya mereka melamar di instansinya meskipun formasinya hanya satu," tandas Bunda Nur Baithi.
Itulah gambaran siapa yang paling diuntungkan dengan deretan keanehan seleksi PPPK 2023, ya guru honorer ya honorer K2 teknis.***
