POJOKSATU.id - Presiden Jokowi memberika kabar gembira bagi guru honorer tepat pada peringatan Hari Guru Nasional 2023 sekaligus HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Jokowi menargetkan 1 juta guru honorer diangkat PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024 mendatang.
"Harapan kita nanti dalam 3 tahun akan ada kurang lebih 840.000 guru yang direkrut sebagai ASN PPPK dan 2024 nanti akan mencapai 1 juta P3K guru," ucap Jokowi.
Jokowi merinci, di 2021 dan 2022 telah diterima 554.000 guru honorer sebagai PPPK guru.
Jumlah itu masih harus ditingkatkan sehingga mencapai target sudah ditentukan.
Karena itu, Presiden Jokowi berupaya mencapai target 1 juta guru honorer diangkat P3K guru sebelum dirinya digantikan capres yang terpilih dari hasil Pilpres 2024.
Baca Juga: Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Hari Ini 26 November: PSS vs Barito, Dewa United vs Persib
"Terkait dengan kepastian karir dan kesejahteraannya, saat ini sudah tahap demi tahap teratasi berkat program seleksi guru ASN P3K," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi para guru dalam mendidik generasi muda Indonesia.
Jokowi berharap para guru dan tenaga pendidik di Indonesa terus berinovasi, beradaptasi dengan segala perubahan zaman dan perkembangan teknologi.
Baca Juga: Mimpi Sungai
Hal tersebut penting untuk mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Maju.
Bocoran Kuota PPPK 2024
Seperti diketahui, pemerintah dan DPR tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau UU ASN 2023.
Baca Juga: Forum Aktivis Islam Kutuk Bentrokan di Manado dan Ajak Umat Islam Menahan Diri
Sementara, bocoran kuota PPPK 2024 sebelumnya pernah terungkap dalam pertemuan langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
Dewan Pembina FHNK2I Nurul Hamidah mengungkap, dalam pertemuan itu kuota PPPK 2024 untuk tendik diusulkan ditambah.
Bersama Dewan Pembina FHNK2I Raden Sutopo Yuwono, pihaknya menyampaikan amanat honorer tendik agar ada nomenklatur.
Nomenklatur tersebut ditujukan untuk mengakomodir penjaga sekolah, operator, pustakawan, laboran, tata usaha sekolah dan tendik lainnya.
"Secara langsung kami bermohon kepada Pak Menteri. Harapan kami bukan hanya teknis administrasi yang ter-cover, tetapi semua," ungkap Nurul.
Nurul menyampaikan, nomenklatur untuk tendik tersebut menjadi sebuah keharusan.
Baca Juga: Ditunjuk Jadi Komandan, Ridwan Kamil Siap Bertempur di Jawa Barat Menangkan Prabowo-Gibran
Itu agar dalam PP Manajemen ASN yang jadi aturan turunan UU ASN 2023 bisa mengakomodir tendik agar bisa mengikuti rekrutmen ASN PPPK.
Tanpa payung hukum jelas, Nurul khawatir pemerintah ke depan tetap akan memiliki masalah sehingga membuat persoalan honorer tidak bisa tuntas.
Sejak 2018, FHNK2I bersama PGRI, DPR, dan pemerintah daerah mengusulkan rekrutmen guru sekaligus tendik bersama-sama.
Namun, tendik di sekolah negeri terkendala aturan yang mana nomenklaturnya tidak ada.
"Malah teknis dibuka seluas luasnya. Sedangkan jumlah tendik jauh lebih banyak jumlahnya dibanding tenaga teknis di instansi lain," kata guru PPPK angkatan 2021 ini.
Menurut Nurul, guru dan tendik itu bagai dua sisi mata uang.
Guru dan tendik sama-sama memiliki peran penting untuk keberlangsungan pembelajaran siswa di sekolah.
Baca Juga: Imparsial Persoalkan Kehadiran Prabowo di Rakerda Apdesi Jawa Barat
Tidak hanya itu, mereka juga sama-sama mengabdi, mengadu nasib, dan juga ingin hidup layak dan sejahtera.
Nurul mengakui bahwa memang sudah banyak guru honorer yang diangkat sebagai ASN PPPK.
Akan tetapi jumlah guru honorer yang masih tercecer pun angkanya masih tidak sedikit.
"Kami menyampaikan harapan kepada Pak MenPAN-RB agar selain formasi guru ada juga untuk tendik untuk PPPK 2024," ucap Nurul.
Dalam pertemuan itu, FHNK2I juga telah mengajukan usulan tambahan kuota 500 ribu untuk tendik.
Nurul mengatakan bahwa usulan penambahan kuota tersebut sudah disetujui oleh Komisi II DPR RI.
Baca Juga: Menelusuri Perjuangan Para Pekerja Galangan Kapal di Kota Kendari
Menurutnya, Komisi II DPR juga meminta pemerintah memudahkan rekrutmen honorer tendik menjadi PPPK, baik PPPK Penuh Waktu maupun PPPK Paruh Waktu.
Usulan lainnya adalah memberikan keringanan persyaratan ijazah bagi honorer tendik.
Kabar baik yang dibawa Nurul tidak hanya sampai disitu saja.
Nurul juga menyampaikan bahwa semua honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat pendataan Juli 2022 akan diselesaikan.
Sementara bagi honorer yang belum terdata dengan syarat betul-betul valid juga akan dicarikan solusi terbaik.***
