POJOKSATU.id - Peringatan hari lahir (harlah) Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FPPPK) Kabupaten Bogor pada Minggu 12 November 2023 masih menyimpan semangat setelah mendapat pesan 3 visi penting Kemendikbud dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud Ristek Nunuk Suryani.
Harlah FPPPK Kabupaten Bogor ke-1 ini menjadi momen penting dan istimewa karena Dirjen Nunuk langsung live memberikan sambutan, motivasi sekaligus meminta wujudkan 3 visi penting Kemendikbud di depan ratusan penggiat FPPPK Kabupaten Bogor dan undangan dalam acara yang digelar di Aula DPRD Kabupaten Bogor.
Sebelum memberikan pesan 3 visi penting Kemendikbud dalam Harlah FPPPK Kabupaten Bogor, Dirjen Nunuk menyambut baik kiprah dan keberadaan FPPPK Kabupaten Bogor yang tengah memperingati harlah karena konsisten sebagai wadah aspirasi dan turut mendorong akselerasi penuntasan persoalan yang dihadapi guru.
Dirjen Nunuk menyampaikan pesan 3 visi penting Kemendikbud kaitannya dengan program Merdeka Belajar yang dipandang perlu diwujudkan oleh hadirin yang ada dalam peringatan Harlah FPPPK Kabupaten Bogor sebagai upaya menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru.
Rangkaian harlah FPPPK Kabupaten Bogor diisi dengan seminar bertema "Peran Guru dalam Penguatan Kurikulum Merdeka Menuju Generasi Indonesia Emas” dengan narasumber Deni Hardiana dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Fifi Hanafia dari Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor.
Dirjen Nunuk bertutur, arah kebijakan Kemendikbud Ristek dalam 4 tahun ini berfokus untuk menciptakan sistem pembelajaran yang berpihak pada potensi murid, guru juga merdeka, berinovasi, dan yang paling penting adalah pencapaian tujuan pembelajaran.
"Pembelajaran yang berpihak pada murid akan memotivasi guru dan murid untuk senantiasa belajar. Guru juga merdeka, bergerak, berkarya dan berbagi serta berkolaborasi dengan seluruh pihak mewujudkan merdeka belajar," ungkap Dirjen Nunuk.
Di hadapan para guru ASN, non ASN, guru profesional hingga Guru Pendidikan Agama Islam yang hadir dalam Harlah FPPPK Kabupaten Bogor Dirjen Nunuk menyampaikan paparan sebagai langkah maju setelah guru PPPK di Kabupaten Bogor menjadi ASN.
Berikut 3 visi penting Kemendikbud bagi guru yang disampaikan Dirjen Nunuk yang menekankan pentingnya kerjasama semua pihak saat harlah FPPPK Kabupaten Bogor.
1. Menjadikan profesi guru lebih bermartabat, terhormat, dan membanggakan melalui program Rekrutmen ASN PPPK, Program PPG Prajabatan, Tata Kelola GTK, dan PGP Daerah Khusus/Intensif.
2. Menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai agen transformasi pendidikan melalui Program Guru Penggerak (PGP).
3. Menghidupkan gotong royong dalam menciptakan ekosistem belajar guru dan tenaga kependidikan yang berdaya dan saling menguatkan, yakni melalui Implementasi Kurikulum Merdeka, Komunitas Belajar Guru Penggerak, Platform Merdeka Mengajar, BGP/BBGP, Program Organisasi Penggerak, serta Guru Belajar dan Berbagi.
"Untuk itulah, perlu memastikan kesempatan yang adil bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran melalui ekosistem belajar yang berdaya dan saling menguatkan," tegasnya.
Karena langkah itulah, Dirjen Nunuk menjelaskan bahwa guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak tahun 2021 bisa mencapai berjumlah 544.000 orang. Namun demikian, ia mengakui pihaknya tidak bisa bekerja sendiri.
"Kemendikbud tidak bekerja sendirian. Pemda juga harus ikut andil, bergotong royong," ungkapnya.
Seperti diketahui, Kemdikbudristek menginginkan target untuk memenuhi satu juta guru ASN PPPK pada 2024.
Dirjen Nunuk juga menegaskan agar guru menjadi agen transformasi pendidikan. "Melalui visi Merdeka Belajar, guru diharapkan dapat mencetak sebanyak mungkin agen-agen transformasi dalam ekosistem pendidikan," bebernya.
Ketua FPPPK Kabupaten Bogor, Meisi Lukitasari menyampaikan rasa syukur dan bahagia atas pencapaian yang selama ini dilakukan oleh wadah yang dipimpinnya.
"Kami selalu berupaya sinergi dengan berbagai pihak terkait dalam upaya memperjuangkan nasib teman-teman guru. Tentu di usia kami yang baru satu tahun ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan yang selayaknya bisa kami perbaiki dengan dukungan berbagai pihak," ungkap Meisi.
Senada, Sekretaris FPPPK Kabupaten Bogor Deni Sukmawijaya menyebutkan kesempatan harlah FPPPK Kabupaten Bogor ini sebagai bentuk introspeksi diri sekaligus mematangkan langkah ke depan, ajang silaturahmi sambil mengenang masa-masa perjuangan yang telah dilalui sebagai pembelajaran.
"Kami hanya sebuah wadah yang ingin ikut andil dalam mewujudkan Bogor yang cerdas menuju Indonesia emas. Bukan sebuah organisasi profesi, karena organisasi guru bagi kami tetap satu, yaitu PGRI," terangnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Dadeng Wahyudi yang turut menghadiri Harlah FPPPK Kabupaten Bogor turut menyambut kiprah organisasi ini di dunia pendidikan.
Ia menyebutkan, FPPPK Kabupaten Bogor adalah salah satu bagian dari 163 organisasi di seluruh Indonesia yang melibatkan guru untuk berjuang bersama-sama menyejahterakan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor.
"Melihat peran itu, pemerintah daerah harus turut mengakomodir dan memberi ruang kepada mereka agar sama-sama bergerak dan berjuang demi peningkatan kualitas guru," tanggapnya.
Ia memaparkan, Kabupaten Bogor membutuhkan banyak elemen yang bergerak untuk memperjuangkan kemajuan pendidikan, terlebih dengan kondisi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pendidikan yang masih jauh dari harapan.
Penting diketahui, pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bogor sebenarnya menjadi skala prioritas dalam rangka menggerakkan dan memacu peningkatan sektor ekonomi.
Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan dalam IPM yang digunakan adalah gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak.
Saat ini capaian IPM Kabupaten Bogor tahun 2022 adalah 71,20 poin, masih lebih rendah dari yang capaian Kota Bogor di angka 77.17 poin.
"IPM pendidikan masih jauh dari harapan. Harusnya sudah tercapai program wajib belajar 12 tahun. Saya akan komunikasikan juga dengan Disdik agar bersinergi dengan organisasi dan wadah guru. Disdik harus mengakomodir keberadaan FPPPK dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bogor yang maju," tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dapodik Pusat Data Informasi (Pusdatin) 2022, sebanyak 1.706 anak dari jenjang SD, SMP, hingga SMA di Kabupaten Bogor, berhenti sekolah. ***
