POJOKSATU.ID - Sosok Kang Dedi Mulyadi yang saat ini menjabat Gubernur Jabar, sedang menjadi buah bibir blantika politik nasional. Ketrampilan membangun ektabilitas teruji dan menimbulkan kewaspadaan tingkat tinggi bagi para pesaing tokoh -tokoh politik nasional, termasuk salah satunya Prabowo Subianto .
Secara mengejutkan, berdasarkan hasil survei lembaga politik, elektabilitas Dedi Mulyadi (KDM) menempati peringkat teratas. Data ini tercatat dalam temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode Juli 2026,
Dedi Mulyadi mengungguli sejumlah tokoh nasional termasuk Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.Hasil Survei SMRC (Juli 2026)Berdasarkan simulasi semi terbuka dengan 20–32 nama calon presiden yang dilakukan pada tanggal 5–19 Juli 2026, KDM meraih dukungan sebesar 35%.Posisi kedua ditempati oleh Prabowo Subianto dengan perolehan 14,5%.
Dari Hasil kemenangan tersebut, langkah Dedi Mulyadi menjalani karir politiknya semakin Moncer, peluang untuk menjadi peserta lelang Capres -cawapres terbuka lebar.
Di tengah viralnya pemberantasan korupsi dan maraknya penjahat Korupsi dari kalangan penegak hukum, tentunya masyarakat sedang geram, resah dan menginginkan perubahan tata kelola hukum yang radikal. Harapan tersebut dianggap layak untuk menjadi tindakan nyata terusan para pengambil kebijakan hukum.
Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Harga Pertamax Turun Apabila ICP Juga Turun
Dedi Mulyadi adalah sosok pemimpin yang saat ini menjadi sorotan tajam kiprahnya pencegahan dan sekaligus Penengakkany hukum dengan cara - cara antik
Secara umum, masyarakat menganggap vlpenegakan hukum tumpul ke atas dan mudah dijadikan korban ketika menyertakan masyarakat kecil. Fenomena Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menjadi perhatian khusus terjadinya anomali dan juga kepastian hukum yang dipakainya sekedar liptik servis atau juga praktik nyata .
Kegaduhan KDM dalam melakukan penegakan hukum sepihak hingga menimbulkan kritik di internal Pemerintah, Pakar Hukum hingga pengamat. Dalam konteks ini, terpicu juga untuk melontarkan kritik tajam sekaligus memberikan angin segar sebuah harapan.
Apa yang dikatakan "Sayembara dari KDM mengandung pilihan dan sekaligus tantangan berat. KDM yang suka menjadi gubernur populis ini ditantang untuk menggeser target dari Sayembara tersebut agar lebih berkelas dan menantang.
Baca Juga: Presiden Prabowo Perintahkan Harga Pertamax Turun Apabila ICP Juga Turun
Seperti diketahui, Gubernur Jabar Mulyadi menggelar Sayembara untuk sekian kalinya bagi masyarakat Jabar. Tema Sayembaranya berkaitan peredaran obat keras yang menjadi sorotan publik. "Laporkan Warung Tramadol dan Miras Ilegal di Jawa Barat", begitu bunyi Sayembaranya.
Gebrakan KDM pantas di Apresiasi dan dihormati sebagai tindakan nyata penegakan hukum skala terbatas.
Langkah Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi atau KDM, setidaknya menghilangkan tuduhan ,"Gubernur Pencitraan " . Persis apa yang dilontarkan Rocky Gerung apa yang dilakukan oleh KDM lebih banyak penyajian teatrikal yang menghibur dan membanjiri jagat Sosial, minim isi dan substansi.
Sayembara tangkap begal dan pengedar obat keras serta memvirallan harusnya bukan sekedar panggung hiburan. Rocky Gerung berani mengibaratkan KDM tidak beda dengan Mantan Kepala Daerah yang juga Mantan Presiden RI Joko Widodo yang sempat Viral dengan aksi Masuk "Gorong -gorong".
Dua Sayembara KDM diluncurkan dengan motif dan target isu uang sama. Menangkap begal dan pengedar obat terlarang, lalu pihak masyarakat diperintahkan juga memviralkan. Hanya saja , ada beban moral dan etika ketika Sayembara yang diluncurkan sang gubernur ternyata hanya menyasar maling kelas teri.
Rakyat kecil yang kadang terjerat kasus pencurian ayam atau berjualan minuman keras hannyalah korban dari kuterdesakkan hidup.
Mereka menjalani hidup dengan mengambil keputusan ekstrem, bukan karena rakus, melainkan karena kebutuhan dasar yang tak terpenuhi oleh negara. Tak mampu menyediakan lapangan kerja dan parahnya nihilnya jejaring pengaman sosial bagi masyarakat bawah.
Setidaknya untuk menindaklanjuti kritik dan juga mempertegas penegakan hukum btamoa tebang pilih, Gubernur Jabar layak memperluas sasaran sayembara antikorupsi dan ditujukan kepada para koruptor kelas kakap, elit politik, ketua dewan provinsi beserta anggotanya, pejabat teras pemprov, hingga pejabat daerah seperti Walikota, Bupati, Ketua DPRD, camat, dan Kepala Desa.
Bisa jadi sasaran para koruptor itu teman sendiri, satu partai atau bahkan pihak pendana pada waktu kampanye menjadi Gubernur.. Jika memang serius, sasarannya harus jelas, koruptor yang merampas hak rakyat, bukan sekadar pencuri kecil yang hidupnya sudah terhimpit.
Tak hanya soal sasaran, yang penting untuk menyinggung soal hadiah. Besaran hadiah sayembara tangkap Koruptor jangan receh. Duit rakyat dibagikan untuk investasi dan tindakan tegas memberantas korupsi sekaligus memberikan pekerjaan bagi masyarakat.
Karenanya hadiah Sayembara Tangkap Koruptor agar nilainya mencapai miliaran rupiah, diambil dari APBD, bukan dari kantong pribadi gubernur.
Tentunya rakyat Jabar pasti setuju. Hadiah besar akan memicu keberanian masyarakat untuk melaporkan koruptor.***
Ditulis oleh Pengamat Politik Dan Warga Jabar, Heru Subagia
