POJOKSATU.ID,- Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) resmi melantik jajaran pengurus PC Fatayat NU Kabupaten Cirebon periode 2025–2030. Pelantikan tersebut menjadi momentum dimulainya kepengurusan baru yang berkomitmen memperkuat peran perempuan muda NU agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Mengangkat tema “Mengokohkan Kepemimpinan Perempuan Fatayat NU yang Mengakar pada Nilai, Tangguh Menghadapi Tantangan Digital,” pelantikan dihadiri jajaran Pengurus Besar Fatayat NU, Pengurus Wilayah Fatayat NU Jawa Barat, Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai organisasi kemasyarakatan.
Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Cirebon periode 2025–2030, Najhah Barnamij, menegaskan kepengurusan yang baru berkomitmen menjadikan Fatayat NU sebagai organisasi perempuan yang tidak hanya hadir di ruang-ruang organisasi, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat hingga tingkat desa.
“Pada periode 2025–2030 ini, Fatayat NU Kabupaten Cirebon hadir dengan tekad kuat menjadi organisasi yang relevan, progresif, dan berdampak nyata. Kami tidak hanya berbicara tentang perubahan, tetapi akan menggerakkan perubahan itu sendiri mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten,” tegas Najhah.di Ballroom Apita Hotel Cirebon, Sabtu (18/7/2026).
Untuk mewujudkan visi tersebut, Fatayat NU Kabupaten Cirebon membawa tiga komitmen utama, yakni berdaya, berkarya, dan berjaya. Di antaranya penguatan struktur organisasi melalui pembentukan ranting hingga tingkat desa, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi kader, advokasi lingkungan hidup berkelanjutan, serta penguatan dakwah digital yang berlandaskan nilai-nilai Aswaja An-Nahdliyah.
Menurut Najhah, kepengurusan baru juga mengusung empat strategi besar organisasi, yaitu menjadikan Fatayat sebagai pelindung keluarga, motor penggerak perubahan sosial, penjaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus ruang pemberdayaan perempuan.
Sementara itu, Ketua Pelaksana pelantikan, Uswatun Hasanah, mengatakan Fatayat NU memiliki posisi strategis sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama yang bertugas mencetak kader perempuan penerus perjuangan organisasi.
Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut lahirnya kader perempuan yang tidak hanya memiliki kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.
“Fatayat sebagai kader NU merupakan komponen yang berhak mewarisi nilai dan moralitas organisasi di masa depan. Kehadirannya menjadi tolok ukur progresivitas peradaban. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, Fatayat memikul tanggung jawab sebagai instrumen perjuangan NU sekaligus organisasi kader,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kiai, nyai, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga rangkaian pelantikan dapat terselenggara dengan lancar.
Dari tingkat nasional, Ketua Bidang Pendidikan Pimpinan Pusat Fatayat NU, Nayla Saida Anwar, mengingatkan bahwa pelantikan bukanlah akhir dari sebuah proses organisasi, melainkan awal pengabdian kader dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Menurut Nayla, Kabupaten Cirebon memiliki posisi penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara sehingga Fatayat NU memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan para ulama melalui dakwah yang cerdas, inklusif, dan ramah terhadap perkembangan zaman.
Baca Juga: DPR Minta BGN Hati-hati Batasi Penerima MBG Desil 8-10, Khawatir Timbulkan Kecemburuan di Sekolah
“Pelantikan ini adalah awal pengabdian untuk melaksanakan berbagai program yang mampu menjawab tantangan zaman. Kabupaten Cirebon memiliki sejarah panjang dalam penyebaran Islam sehingga menjaga warisan para masyayikh dan ulama menjadi tugas bersama melalui dakwah yang cerdas dan ramah,” katanya.
Ia menilai keberhasilan berbagai program yang telah dirancang hanya dapat dicapai melalui konsolidasi organisasi yang kuat serta kolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.
Fatayat NU, lanjut Nayla, diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan, memperkuat ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, hingga mendukung upaya percepatan penurunan stunting.
“Program yang telah dicanangkan tidak akan terwujud tanpa konsolidasi seluruh elemen organisasi. Fatayat harus mampu menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat, mulai dari pemerataan pendidikan, penguatan ekonomi yang berkeadilan sosial, hingga menjaga lahirnya generasi perempuan yang berdaya, tangguh, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah,” ujarnya.***
