POJOKSATU.ID -  Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Reformasi Polri merupakan langkah strategis dalam membenahi institusi Kepolisian Republik Indonesia demi menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GP Al Washliyah) Aminullah Siagian mengatakan pembentukan tim reformasi tersebut wujud nyata kepedulian Polri terhadap masukan masyarakat dalam memperbaiki diri secara internal.

Menurutnya, reformasi hukum di Indonesia tidak boleh hanya berhenti pada institusi Polri, melainkan harus menyeluruh terhadap seluruh institusi hukum dan Keamanan lainnya seperti Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI.

“Kami mendukung reformasi di tubuh Polri, tapi kami juga mendesak kepada Presiden untuk melakukan evaluasi dan reformasi menyeluruh kepada penegak hukum dan Lembaga Keamanan Negara lainnya,” Kata Aminullah pada Kantor berita RMOLJabar, Selasa 23 September 2025.

Baca Juga: Warga Karawang Kini Bisa Berobat Ortopedi di RSUD Jatisari

Aminullah meningiatkan reformasi pada semua lembaga tersebut memegang peranan vital dalam menjaga hukum, keamanan, dan keadilan di Indonesia.

Pasalnya, keadilan tidak akan tegak bila reformasi dilakukan secara parsial. Harus ada political will yang kuat dari negara untuk membangun sistem hukum yang bersih, akuntabel yang berpihak pada rakyat.

“Reformasi hukum harus dilakukan kolektif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Jangan sampai publik melihat ini sebagai pencitraan semata jika hanya satu lembaga yang disorot,” ujarnya.

Apalagi saat ini Polri menjadi sorotan publik dan masyarakat mengapa hanya Polri saja yang di-reformasi? Bila memang pemerintah serius mereformasi Polri.

Baca Juga: Buntut Kasus Brigadir Esco Dibunuh Istri Briptu Rizka Sintiyani, Diduga Gegara Selingkuh?

“Kami meminta agar Lembaga Penegak hukum dan Lembaga Keamanan Negara seperti Kejaksaan, KPK, BIN, TNI dan BAIS. Reformasi semua dan dibentuk tim khusus," ujarnya.

Keputusan Presiden Prabowo mengangkat Jendral Polisi (Purn) Ahmad Dhofiri menjadi staf khusus bidang Reformasi Polri. Menurut Aminullah, bidang Hankam lainnya seperti TNI, Kejaksaan Agung, BIN maupun BAIS juga perlu disentuh reformasi.

“Presiden perlu mengangkat staf khusus bidang Reformasi TNI, Kejaksaan, BIN maupun BAIS agar reformasi hankam secara menyeluruh,” ujarnya.***