POJOKSATU.ID – Tokoh masyarakat Kota Cirebon, Mohamad Agung Sentosa, menyoroti usulan rumah dinas bagi anggota DPRD Kota Cirebon serta anggaran kunjungan kerja (pokir) dewan yang dinilainya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.
Agung menilai, DPRD Kota Cirebon seolah tidak mengindahkan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran di tengah situasi masyarakat yang sedang sulit.
Ia mengungkapkan bahwa isu rumah dinas yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 40 juta per anggota dewan DPRD Kota Cirebon cukup besar dan berpotensi menimbulkan beban keuangan bagi pemerintah daerah.
“Dalam kondisi sekarang, masyarakat sedang betul-betul prihatin, sementara dewan justru seakan tidak peduli. Saya minta mereka mawas diri dan sadar diri, jangan memaksakan sesuatu yang menjadi sorotan publik, terutama rumah dinas dan kunjungan pokir,” tegas Agung, Senin (1/9/2025).
Baca Juga: Sri Mulyani Diisukan Mundur dari Jabatannya Sebagai Kemenkeu, Berikut Penjelasan Airlangga Hartarto
Agung juga meminta pemerintah kota untuk berani bersikap transparan dalam menyampaikan kondisi keuangan daerah, termasuk soal eksekusi anggaran.
Menurutnya, publik berhak tahu apakah rencana pembangunan rumah dinas ataupun pengeluaran lain benar-benar mendesak atau justru bisa dialihkan.
“Apapun bentuknya, harus dipublish. Kalau memang harus dipindah, ya dipindah. Jangan sampai masyarakat tidak tahu, sementara dewan merasa ini hak mereka. Padahal yang dikorbankan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, arahan dari pemerintah pusat sudah jelas agar semua daerah melakukan efisiensi anggaran. Karena itu, DPRD diminta mengikuti kebijakan tersebut, bukan justru mencari keuntungan bagi kepentingan sendiri.
Baca Juga: Politis PAN Cirebon Sambut Baik Keputusan Ketum Copot Eko dan Uya Kuya
“Minimal dikurangi, jangan dipaksakan. Pertanyaannya sekarang, dewan ini betul-betul pro masyarakat atau pro diri mereka sendiri?” pungkasnya.***
