POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Menuju perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat berbagai hal bisa terjadi, diantaranya koalisi permanen bisa berlanjut di Pilkada atau bahkan akan saling berhadap-hadapan.
Karena, akan banyak kepentingan-kepentingan elit ditingkat pusat akan bermain, belum lagi dengan masalah kepentingan-kepentingan elit politik disetiap daerah (lokal).
Demikian hal itu disampaikan Firman Manan, pengamat politik dari Unpad Bandung saat dihubungi pojoksatu.id melalui sambungan seluller.
“Dari pengamatan kita, akan sulit mempertahankan koalisi permanen. Karena baik di pusat maupun di daerah, akan berbeda kepentingan,” kata Firman, kepada pojoksatu.id, Kamis (02/05).
Sehingga, walaupun koalisi partai ditingkat pusat memiliki kepentingan yang sama saat Pemilu Presiden kemarin, tidak menutup kemungkinan koalisi di daerah berbeda karena berbeda kepentingan.
“Artinya saat di Pilkada daerah, kemungkinan besar akan terjadi mereka saling berhadap-hadapan walaupun saat Pemilu Pilpres mereka berkoalisi,” terang Firman.
Baca Juga: Tiga Pekerja Proyek di Kawasan Industri KIIC Karawang Tewas Tenggelam
Namun, bila koalisi partai ingin berlanjut hingga ke daerah maka perlu konsensus-konsesus yang dilakukan agar tidak saling berhadap-hadapan saat Pilkada nanti.
“Umpamanya gini, di Jawa Barat golkar memiliki jagoan kuat yaitu Ridwan Kamil (RK), kemudian Gerindra juga punya jagoannya yaitu Kang Dedi Mulyadi (KDM). Mereka kemungkinan tidak akan bersatu,” jelas Firman.
Alasannya, lanjut Firman, ketika Partai mereka koalisi (Gerindra – Golkar) jelas RK tidak mungkin posisinya sebagai calon wakil Gubernur karena RK merupakan Gubernur Incumbent.
Baca Juga: Ribut-Ribut Kenaikan UKT, Segini Daftar Biaya Kuliah di Unsoed Tahun 2024
“Begitupun sebaliknya, Gerindra sebagai pemenang pemilu di Jawa Barat pasti menginginkan kadernya (Kang Dedi Mulyadi) sebagai calon Gubernur bukan wakil gubernur,” beber Firman.
Sehingga, perlu sebuah konsesus yang dilakukan oleh para elit politik baik di pusat maupun di daerah, agar koalisi tersebut bisa permanen hingga ke Daerah.
“Umpamnya RK dan KDM tidak bisa bersatu, maka perlu dilakukan konsesus oleh para elit. Umpamnya RK ditarik menjadi menteri atau ditarik ke Jakarta, kemudian KDM yang jadi Calon Gubernur dari partai Gerindra sementara wakilnya dari Golkar. Ataupun sebaliknya,” beber Firman.
Setelah itu berjalan, maka tinggal menetukan calon wakilnya KDM, siapa kira-kira yang cocok dari partai koalisi tersebut atau dari Golkar.
“Misalkan yang mendampingi KDM tokoh muda Golkar yaitu Ravindra Airlangga atau Atalia. Bila itu terjadi maka tidak menutup kemungkinan koalisi akan menjadi koalisi permanen hingga ke daerah,” tambahnya lagi.
Terlepas itu berbagai kepentingan politik baik ditingkat elit maupun ditingkat daerah, konsesus seperti itu perlu dilakukan.***
