POJOKSATU.id - Muntilan merupakan sebuah kecamatan yang berada di bagian selatan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Nama Muntilan menjadi sorotan usai peristiwa bentrok yang terjadi terhadal dua kelompok massa di kota tersebut.

Dua kelompok saling melempar batu hingga benda tumpul lain dalam bentrok tersebut. Mereka melakukan perusakan terhadap sepeda motor dan rumah warga.

Kondisi tersebut bisa diurai setelah beberapa jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam aksi anarkis tersebut. Namun, ada sejumlah kendaraan motor yang dirusak saat insiden itu.

Muntilan merupakan frase dari masa kolonial berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu “Mount”yang berarti gunung dan “Land” yang berarti tanah.

Baca Juga: Kedatangannya Sempat Ditolak, Siti Badriah Berhasil Tampil di Rokan Hulu, Lontarkan Sindiran soal Pakaian

Penyebutan ini diberikan oleh Sir Thomas Stamford Bingley Raffles merupakan seorang negarawan berkebangsaan Inggris yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur.

Nama Mount land muncul tak lepas dari letak wilayah tersebut yang berada persis di tengah-tengah deretan cincin gunung Merapi, Merbabu, Andong-Telomoyo, Sumbing, dan Pegunungan Menoreh.

Namun lantaran dialeg Jawa cukup masif berkembang di sini, membuat nama Mount Land yang diberikan Sir Raffles berubah pengucapan menjadi Muntilan.

Dalam sistem politik, pemerintahan di Muntilan telah berlangsung silih berganti.

Baca Juga: Dibongkar IPW, Polda Metro Sudah Kantongi Penetapan Tersangka FB Kasus Pemerasan Eks Mentan SYL

Setelah kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta menurut perjanjian Giyanti pada bulan Januari 1755, daerah Kedu yang mencakup Muntilan menjadi wilayah Negara agung kedua kerajaan itu dalam pembagian tidak teratur.

Diduga Muntilan termasuk wilayah Negara agung Kesultanan Yogyakarta karena kedekatan daerahnya dengan pusat kekuasaan Yogyakarta.

Setahun kemudian, pemerintah Inggris menjadikan Muntilan sebagai bagian dari Kabupaten Magelang di bawah pimpinan bupati pertama Raden Tumenggung Danuningrat I.

Setelah perang Diponegoro berakhir, perubahan administrasi terjadi pada tahun 1832 dengan penghapusan kabupaten Probolinggo dan diturunkan menjadi kawedanan atau distrik.

Muntilan tetap menjadi ibukota distrik ini dan selama Kultur stelsel menjadi penyedia lahan bagi penanaman tebu untuk kepentingan pabrik gula swasta yang dibuka di wilayah Yogyakarta.

Baca Juga: Yusril Ihza Senang Dengar Putusan MK Usia Capres Cawapres, Dugaan Anwar dan Jokowi Kerjasama Terbantahkan

Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muntilan adalah dijadikannya kota ini sebagai jalur kereta api oleh perusahaan kereta api Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij yang membuka jaringan kereta api dari Yogyakarta ke Magelang melalui Muntilan pada akhir tahun 1895.

Jaringan rel ini mulai dipasang di Muntilan pada tahun 1897 dan pada tahun 1898 halte Muntilan siap menerima persinggahan kereta api yang melaju dari Yogyakarta ke Magelang dan sebaliknya.

Sarana komunikasi lain yang dimiliki oleh Muntilan saat itu adalah pelayanan pos. pada tahun 1906 kantor pos pembantu dibuka untuk melayani kebutuhan korespondensi warga Muntilan.

Kemajuan yang pesat dari perkembangan kehidupan kota Muntilan ini mendorong pemerintah kolonial Belanda mempertimbangkan status administrasinya.

Sampai tahun 1900, Muntilan termasuk distrik Probolinggo. Dengan penduduk Tionghoa mencapai sekitar 1400 orang dan penduduk Arab 13 orang di samping 110.000 orang pribumi.

Muntilan selayaknya menjadi pusat pemerintahan distrik. Untuk itu dalam reorganisasi pemerintahan yang berlangsung pada tanggal 1 Agustus 1901, Muntilan dijadikan ibukota distrik atau kawedanan Muntilan menggantikan Probolinggo.

Kehidupan Muntilan di masa kolonial berlangsung dinamis dengan kemajuan yang mulai tampak. Di bidang penerangan, perusahaan listrik NV.

Aniem mulai memperoleh konsesi untuk menerangi kota Muntilan dan sekitarnya pada tahun 1925. Sejak saat itu penerangan digantikan dengan infrastruktur listrik setelah sejak akhir abad XIX menggunakan lampu gas.

Setelah situasi politik nasional kembali kondusif usai kemerdekaan, kota Muntilan kembali pada suasana normal dan persatuan kembali tercipta ketika pada bulan Oktober 1949 kesatuan gerilya RI memasuki kota ini dan tinggal sementara di kompleks Pecinan.

Beberapa orang perwira yang menjadi komandan kesatuan gerilya di selatan Muntilan memimpin pasukannya untuk menegakkan pemerintahan RI dan menjaga ketertiban di sana.

Ini menandai era kemerdekaan di kota Muntilan sebagai lembaran sejarah baru bagi historiografi daerah ini.