POJOKSATU.ID – Pemkab Bogor memastikan langkah konkret untuk mengatasi kemacetan dan kerusakan jalan akibat aktivitas truk tambang di Parungpanjang.

Dilansir dari Radar Bogor, Tahun 2026 mendatang, Pemkab akan memulai pembebasan lahan jalur khusus tambang yang telah lama dinantikan masyarakat.

Disampaikan Bupati Bogor Rudy Susmanto saat mendampingi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi temui warga terdampak penutupan tambang, Senin, 03 November 2025.

Baca Juga: Waspada! Link Phishing Berkedok Cek Bansos 2025, Ribuan Warga Jadi Korban Penipuan Online

Bupati Bogor menjelaskan, dalam rancangan APBD 2026, Pemda telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk tahap awal pembebasan lahan proyek tersebut.

“Dalam rancangan APBD  sekitar Rp100 miliar sudah disiapkan untuk pembebasan lahan. Saat ini tahapan appraisal atau penilaian sedang berjalan,” ujarnya.

Ia menyebut, jika pembebasan lahan lancar dan ada kolaborasi dengan Pemprov, pemerintah pusat, serta pemilik tambang, pembangunan jalur bisa dimulai cepat.

Baca Juga: Purbaya Blak-blakan: Baru Tahu Jabatan Menkeu Bisa Atur Banyak Hal

“Kalau kolaborasi ini berjalan baik, 2026 tidak mustahil untuk mulai pembangunan. Tapi jika tanggung jawab hanya di Pemkab, pembangunan bisa di 2027,” jelasnya.

Jalur khusus tambang yang direncanakan memiliki panjang sekitar 12 kilometer, dengan trase dan desain yang masih dalam tahap penyusunan.

Proyek ini diharapkan dapat mengurangi beban jalan umum serta meningkatkan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Baca Juga: SBY Serukan Diplomasi Perdamaian, Indonesia Diminta Jadi Penengah Dunia di Tengah Ancaman Perang Global

Selain mengandalkan APBD, Pemkab Bogor juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami tidak bisa mewajibkan, tapi mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi. Ini kepentingan bersama untuk membangun Kabupaten Bogor,” tegas Rudy.

Rudy menambahkan, pembangunan jalur tambang menjadi bagian dari upaya Pemkab menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan investasi.

“Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun sendirian. Kita butuh kolaborasi agar masyarakat terlindungi dan investasi tetap berjalan,” pungkasnya.***