POJOKSATU.id - Menjelang tutup Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai tancap gas.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) turun full power memperkuat strategi pengelolaan pendapatan demi mengejar target APBD yang dipatok Rp10,5 triliun.
Kepala Bapenda Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengungkapkan bahwa hingga 30 November 2025, pendapatan daerah sudah menyentuh Rp8,79 triliun atau 83,74 persen.
Data tersebut dipaparkannya pada Senin (1/12/2025). Meski progresnya terbilang aman, Berly menegaskan masih banyak ruang yang harus digenjot.
“PAD tetap jadi motor utama dengan realisasi Rp5,68 triliun. Ini hasil kerja keras semua perangkat pemungut dan peningkatan kesadaran wajib pajak. Tapi kita tidak boleh kendur,” ujarnya, dikutip pojoksatu.id dari bantenprov.go.id.
Tak mengejutkan, pajak kendaraan bermotor masih jadi tulang punggung PAD. Realisasi sektor ini sudah berada di angka Rp5,13 triliun atau 82,14 persen dari target Rp6,25 triliun.
Berly menegaskan PKB dan BBNKB adalah penyumbang terbesar pendapatan provinsi.
Namun, ia tak menampik adanya penurunan BBNKB. Penyebabnya cukup jelas: melonjaknya penggunaan kendaraan listrik yang masih dikenakan tarif pajak 0 persen.
Selain itu, pemulihan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil turut memengaruhi kemampuan bayar pajak.
Baca Juga: Daerah Anda Tidak Masuk Penerima Tambahan TPG? Ini Faktor Utamanya
“Tetap, ini tidak mengurangi komitmen kami. Desember ini sektor PKB dan retribusi akan kita kebut maksimal,” tegasnya.
Salah satu langkah besar yang digencarkan yakni penagihan tunggakan pajak yang nilainya mencapai Rp2,3 triliun.
Penagihan dilakukan bertahap dan terstruktur, sambil meneruskan program-program penertiban yang sudah berjalan.
Tak berhenti di sana, Bapenda juga mengajukan sejumlah rekomendasi strategis kepada Gubernur dan Kemendagri, termasuk revisi kebijakan pajak kendaraan listrik agar lebih proporsional.
Untuk meningkatkan antusiasme wajib pajak, Pemprov Banten menggelar Program Penghargaan dan Undian Patuh Pajak Kendaraan Bermotor sejak 24 November hingga 20 Desember 2025.
Baca Juga: Kompresor dan Freon, Dua Komponen Vital AC Saling Melengkapi
Ada dua kategori: penghargaan untuk wajib pajak yang taat lima tahun berturut-turut, dan undian elektronik untuk wajib pajak yang membayar pajak selama periode program.
Pembayaran melalui Samsat, layanan keliling, hingga kanal digital otomatis masuk undian yang akan diundi pada 21 dan 23 Desember 2025.
Melirik 2026, Bapenda sudah mengusulkan gebrakan baru: diskon pajak untuk wajib pajak yang membayar lebih awal.
Baca Juga: Kerja 4 Jam Sehari? Begini Cara Hitung Gaji PPPK Paruh Waktu Lulusan SMA 2025
Bentuk apresiasi ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan administrasi.
“Fokus kami ke depan adalah mengapresiasi yang patuh, bukan menunggu yang menunggak,” kata Berly.
Sementara itu, sektor pajak alat berat juga tidak luput dari perhatian.
Baca Juga: Warga Mengamuk! Tambang Emas Bukit Sanggul Disebut Bom Waktu Bencana Siap Tenggelamkan Seluma
Bapenda menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memastikan perusahaan melunasi pajak alat berat sebelum mendapat surat izin yang diperlukan.
Untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), langkah optimalisasi dilakukan lewat permintaan data resmi ke BPH Migas serta komunikasi dengan Pertamina agar data realisasi DO lebih akurat.
Pemprov Banten juga mendorong perusahaan yang beroperasi di Banten untuk mengganti kendaraan operasional mereka menggunakan pelat nomor polisi (nopol) Banten.
Tujuannya jelas: pendapatan PKB lebih maksimal dan pembangunan infrastruktur jalan terdukung.
“Ada sekitar 220 kendaraan di Bojonegara dan Pulau Ampel yang sedang proses balik nama ke nopol Banten. Ini langkah konkret agar perusahaan ikut bertanggung jawab atas kondisi jalan,” ungkapnya.
Untuk memastikan semua target berjalan, ASN Bapenda juga didorong aktif membantu penagihan pajak kendaraan bermotor.
Baca Juga: Sekda Bandung: Pengadaan Barang dan Jasa Jadi Unsur Strategis Pembangunan Daerah
Bahkan kinerja penagihan akan berpengaruh pada evaluasi tunjangan pegawai.
“Pendapatan daerah punya dampak langsung untuk pembangunan. Karena itu seluruh pegawai wajib berkontribusi,” tegas Berly.
Di akhir pemaparannya, Berly menyatakan optimisme Pemprov Banten dalam mengejar target pendapatan 2025. Kuncinya, percepatan penerimaan, penguatan kebijakan, dan dukungan publik.
Baca Juga: Jerit Nenek 76 Tahun: Rumahku Habis! Namun Bahlil Hanya Tawarkan Penampungan Sementara
“Dengan sinergi dan dukungan masyarakat, target pendapatan bukan sekadar angka, tapi bagian dari upaya bersama membangun Banten,” pungkasnya.***
