POJOKSATU.id - Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menutup gelaran Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusa) 2025 di Tangerang Selatan, Selasa (18/11/2025).
Forum tahunan ini kembali menjadi sorotan, karena di sinilah arah pembangunan ekonomi daerah dirumuskan lewat data yang akurat dan terukur.
Di hadapan para peserta, Dimyati menegaskan bahwa PDRB bukan sekadar angka statistik, melainkan “kompas” utama untuk menentukan sektor mana yang harus digenjot pemerintah daerah.
Baca Juga: Anggota DPRD Rinna Suryanti Soroti Mandeknya Dana Perbaikan Rumah Ambruk Tahap Dua
Ia menyoroti bahwa PDRB mencerminkan kondisi ekonomi dari berbagai sisi mulai dari industri, pendapatan, pembiayaan, hingga kontribusi sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, dan jasa.
“Dari angka inilah kita bisa membaca, apakah satu sektor bergerak, mandek, atau bahkan merosot. Tanpa data yang kuat, kebijakan kita bisa salah arah,” tegasnya.
Dimyati juga mencontohkan, jika Banten ingin memperkuat sektor pertanian, maka seluruh perencanaan mulai dari program, pembangunan fisik, hingga alokasi anggaran harus benar-benar dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan sektor tersebut.
Baca Juga: PSI Bongkar! Jokowi Ternyata Tak Pernah Dihargai PDIP Selama Jadi Presiden
Menurutnya, ukuran kecilnya anggaran bukan alasan jika tidak berdampak bagi perekonomian masyarakat.
“Anggaran itu sekecil apa pun wajib memberi nilai tambah. Kalau tidak ada dampaknya, itu artinya perencanaannya tidak tepat,” ujarnya, dikutip pojoksatu.id dari bantenprov.go.id.
Pada kesempatan ini, Dimyati menyoroti penggunaan PDRB berbasis data tetap yang dinilai lebih presisi membaca kondisi riil daerah.
Baca Juga: PSI Bongkar! Jokowi Ternyata Tak Pernah Dihargai PDIP Selama Jadi Presiden
Namun ia mengingatkan pentingnya memahami pendekatan data—apakah dibaca berdasarkan kondisi saat ini atau tahun sebelumnya. Perbedaan interpretasi sering muncul dari sini.
“Kalau hanya mengandalkan asumsi atau perkiraan, hasilnya pasti meleset. Semua harus by data, bukan by kata,” lanjutnya.
Tak hanya bicara konsep, Wagub juga membeberkan strategi Pemprov Banten dalam penyusunan sistem penganggaran yang difokuskan untuk meningkatkan nilai PDRB.
Ia menginstruksikan Bappeda, BPKAD, hingga Biro Ekbang agar memastikan bahwa tiap rupiah anggaran memberikan impact minimal 1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Anggaran tidak boleh habis tanpa jejak. Harus ada dampaknya, dan itu bisa diukur,” tegasnya.
Baca Juga: ASN yang Jadi Bapekam Diwajibkan Mundur! Pemkab Siak Ungkap Alasan Hukum Larangan Rangkap Jabatan
Dimyati menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa pembangunan membutuhkan proses bertahap.
Meski tidak instan, targetnya jelas: mendorong Indonesia menjadi daerah yang maju, adil, dan sejahtera.
“Semua ada tahapannya. Yang penting konsisten, agar pembangunan kita tidak putus di tengah jalan,” pungkasnya.***
