POJOKSATU.id - Kasus dugaan penamparan siswa oleh Kepala SMAN 1 Cimarga, Lebak, terus jadi sorotan publik.
Di tengah derasnya hujatan terhadap pihak sekolah, suara berbeda justru datang dari DPRD Banten yang menilai penanganan kasus ini jangan sepihak.
Anggota DPRD Banten, Dede Rohana Putra, menegaskan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun memang tidak dibenarkan.
Tapi, ia juga menyoroti bahwa siswa yang melanggar aturan sekolah apalagi sampai ketahuan merokok di lingkungan pendidikan tidak boleh dibiarkan begitu saja.
“Kalau kepala sekolah diberi sanksi, siswa yang merokok juga harus kena. Dua-duanya salah, jangan cuma satu pihak,” tegas Dede, selasa (14/10/2025).
Menurutnya, publik harus melihat masalah ini secara utuh.
Jika kepala sekolah langsung disalahkan tanpa penyelidikan mendalam, bisa muncul preseden buruk: guru akan takut menegakkan disiplin.
“Kalau guru jadi takut menegur siswa karena khawatir disalahkan, siapa yang rugi? Dunia pendidikan itu sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa turut menyuarakan hal serupa.
Ia mendukung disiplin di sekolah, tapi meminta agar prosedur penanganan kasus dilakukan sesuai aturan tanpa kekerasan.
“Kami ingin kasus ini jadi pelajaran, bukan ajang saling menyalahkan. Kepala sekolah dan siswa harus sama-sama introspeksi,” ujarnya, selasa (14/10/2025).
Kasus ini bermula dari video viral yang memperlihatkan dugaan penamparan terhadap siswa yang kedapatan merokok.
Setelah kejadian itu, Kepala SMAN 1 Cimarga Dini Fitria dinonaktifkan sementara oleh Pemprov Banten untuk menjaga kondusivitas selama proses investigasi.
Namun, langkah itu justru memunculkan gelombang kritik.
Baca Juga: HRD Disebut Siap Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Gara-Gara Bela Siswa Perokok
Sebagian masyarakat menilai keputusan tersebut terlalu cepat dan tidak mempertimbangkan konteks pelanggaran siswa.
Menanggapi hal ini, DPRD Banten mendesak investigasi terbuka dan adil.
Mereka menekankan bahwa disiplin tetap harus ditegakkan, tapi cara penegakannya mesti bijak.***
