POJOKSATU.id, Kota Bandung — Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banceuy, Kota Bandung, menyerahkan remisi kepada sejumlah narapidana.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Muhamad Sidkon Dj., S.H., menyaksikan penyerahan remisi umum tersebut.

Menurut Sidkon, pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi terhadap warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan sekaligus menjadi momentum untuk mendorong mereka melakukan introspeksi dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat.

Baca Juga: Kapolri Jenderal Sigit Tanggapi Insiden Pengibaran Bendera Bulan Bintang di Aceh

“Sebagai appreciate terhadap pemberian remisi tahun ini yang jumlahnya juga cukup besar, cukup banyak. Sebagian besarnya mereka adalah warga Jawa Barat,” ujar Sidkon, Senin (17/8/2026).

Sidkon berharap pemberian remisi menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kemandirian, serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

“Mereka punya harapan untuk bisa mengabdi kepada Jawa Barat lebih baik lagi, lebih mengintrospeksi diri, tambah mandiri, maju, dan tidak mengulangi lagi apa yang dilakukan kemarin sebagai tindak pidana,” katanya.

Baca Juga: Kisah Hilangnya Bendera Pusaka Jelang DIkibarkan 17 Agustus 1967, Kini Tersimpan di Tempat Ini

Bahkan, Sidkon menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga dalam mendukung proses pembinaan dan pemenuhan kebutuhan warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurutnya, sinergi tersebut melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan beserta jajaran wilayahnya, DPRD, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Ini kan sinergitas antar lembaga. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kanwil-nya, kita sebagai Dewan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki anggaran. Bagaimana kebutuhan ada di sini yang bisa diberikan oleh Provinsi Jawa Barat, kita harus mem-backup,” jelasnya.

Baca Juga: Bukan Sekadar Lagu Kebangsaan, Indonesia Raya Bisa Berkumandang Menembus Barikade Kolonial

Sidkon menegaskan, DPRD Jawa Barat memiliki peran untuk mendorong, mendukung, serta menyetujui kebijakan dan anggaran yang dapat menunjang kebutuhan lembaga pemasyarakatan dan proses pembinaan warga binaan.

“Sebagai legislatif harus mendorong, mem-backup, menyetujui, sehingga nanti menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bersinergi itu penting,” tuturnya.

Ia menilai kehadiran berbagai unsur pemerintahan dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata komitmen untuk memperkuat kolaborasi dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga: Kasus Viral Penganiayaan Siswa SMK di Kebumen Jateng, Kakak Kelas Ditetapkan Tersangka

“Saya baru tahu, saya datang ke sini, Wakil Gubernur juga datang ke sini. Ini sebagai tanda baik untuk bersinergi,” pungkasnya.

Sidkon berharap sinergitas antar lembaga tersebut dapat terus diperkuat sehingga proses pembinaan warga binaan dapat berjalan optimal dan memberikan bekal yang cukup bagi mereka untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi Jawa Barat.***