POJOKSATU.ID - Bupati Bandung Barat Ritchie Ismail resmi membatalkan kenaikan tunjangan bagi DPRD setelah melalui kajian mendalam.
Hal tersebut disampaikan dalam keterangan resmi Bupati Bandung Barat di akun Instagram pribadinya pada hari Minggu, 21 September 2025.
Pria yang akrab disapa Jeje ini beralasan pembatalan itu karena mempertimbangkan aspirasi rakyat dan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi.
Baca Juga: 7 Trik Sederhana Pekerjaan Rumah Tangga, Bikin Hidup Jadi Lebih Mudah
Jeje menegaskan bahwa anggaran daerah harus memprioritaskan kepentingan publik, agar dampaknya bisa dirasakan secara langsung.
Pembatalan tunjangan DPRD ini jadi langkah strategis untuk mengelola keuangan daerah yang sejalan dengan aspirasi rakyat.
Suami dari Syahnaz Sadiqah ini menegaskan prinsipnya untuk berfokus pada kepentingan publik.
Baca Juga: Bongkar Isi Tuntutan Buruh di DPR Hari Ini, dari Upah Murah hingga Outsourcing
Akan tetapi, anehnya pada 23 Juli 2025 lalu, ia menandatangani kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Dalam Keputusan Bupati Bandung Barat, tunjangan perumahan anggota DPRD naik dari Rp43,5 juta menjadi Rp45,8 juta per bulan.
Selain itu, tunjangan transportasi juga ikut naik dari Rp17,4 juta menjadi Rp23 juta per bulan untuk anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat.
Hanya dari dua tunjangan itu saja, anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat sudah bisa menerima Rp83,5 juta per bulan, belum termasuk gaji pokok dan tunjangan lainnya.
Sementara itu untuk Wakil Ketua DPRD mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp48,7 juta dan tunjangan transportasi Rp26 juta per bulan.
Kemudian bagi Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat mendapat Rp53 juta untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Rp29 juta per bulan.
Kenaikan tersebut sempat membuat geram masyarakat, di tengah keterbatasan pendapatan daerah, Jeje malah menandatangani kenaikan tunjangan tersebut.
Setelah pemberitaan kenaikan tunjangan bagi anggota dewan di berbagai daerah viral, kepala daerah dan Ketua DPRD melakukan evaluasi.
Rata-rata mereka membatalkan kenaikan tunjangan yang telah disepakati sebelumnya, dengan alasan mendengarkan aspirasi rakyat dan mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri.
Baca Juga: 5 Tips Menjaga Kesehatan Tubuh bagi Buruh Lapangan agar Tetap Fit
Menurut Jeje, evaluasi tentang kenaikan tunjangan ini sudah dilakukan dalam beberapa minggu terakhir.
Sehingga kenaikan tunjangan yang dulu sempat ditandatangani olehnya belum dijalankan.
Meski begitu, masyarakat menilai pembatalan kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Bandung Barat terjadi karena viral di media sosial.***
