POJOKSATU.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar menyepakati Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025, dengan total nilai anggaran Rp32,8 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga menyampaikan pengantar KUA-PPAS APBD 2026.

Baca Juga: IJTI Ajak Jurnalis Tetap Tegak Hadapi Disrupsi Media

Ia menegaskan pentingnya kebijakan anggaran yang terukur dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah di tengah tantangan fiskal.

"Ya, rapatnya sudah selesai untuk pengesahan KUA-PPAS Perubahan Anggaran 2025 dan pengantar KUA-PPAS APBD 2026. Volume APBD KUA-PPAS Rp32,8 triliun, ya naik lah ya," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sambutan di rapat paripurna, Gubernur KDM menyampaikan apresiasi atas kerja sama DPRD Jabar dalam pembahasan perubahan kebijakan anggaran.

Baca Juga: Daftar 5 Prajurit TNI Diberi Pangkat Kehormatan Jenderal Bintang Empat oleh Prabowo, Termasuk Sadikin

Ia menegaskan pentingnya arah kebijakan pembangunan yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya menginginkan pembangunan tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi menghasilkan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik," tegasnya.

Gubernur KDM juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Ia mengungkap adanya negosiasi dengan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU) yang saat ini dipotong untuk pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Baca Juga: Menguak Jejak Pajak, Kerap Alami Gejolak dan Rakyat Tak Bisa Menolak

"Saya mengusulkan, sudah lah, dari pada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU- nya ngga usah dipotong untuk kepentingan PEN, jadi nanti tinggal dihitung diakhir tahun. Berapa yang harus dibayarkan ke Provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalu dana DAU," ujarnya

Dalam bidang pendidikan, Gubernur KDM menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan. Data tahun 2020 menunjukkan tidak ada pembangunan sekolah baru.

"Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah," ucapnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Lantik 3 Panglima Pasukan Khusus, 6 Pangdam Baru, 1 Wakil Panglima TNI

Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan.

Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

"Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar," ujarnya.

Baca Juga: Jejak Panjat Pinang, Sejak Festival Hantu sampai ke Hari Ratu, Dari Warisan Kolonial hingga Tradisi Lokal

Selain pendidikan, Gubernur KDM menyoroti tingginya kasus kusta dan TBC, terutama di Kabupaten Bekasi. Ia menekankan bahwa penanganan harus dilakukan dari akar masalah, yakni rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.

"Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan," katanya.

Terkait BPJS Kesehatan, Gubernur KDM mengingatkan adanya lonjakan migrasi peserta dari BPJS mandiri ke BPJS pemerintah.

Baca Juga: Serma Christian Namo Bantah Anaknya Punya Kelainan Seksual: Tidak Ada Penyimpangan

Kondisi ini berdampak pada keuangan rumah sakit daerah karena tetap harus melayani pasien meski klaim belum dibayar.

"Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal," tandasnya. ***