POJOKSATU.ID - Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja lebih efektif untuk mengendalikan inflasi jelang Ramadhan Idul Fitri.
Menurutnya, Ramadhan dan Idul Fitri merupakan momen tahunan. "Jika kita hanya mengandalkan data historis tanpa ada reaksi yang antisipatif, kita hanya mencari alasan untuk pembenaran," ujar Bey Machmudin, Kamis (7/3)..
Bey mengingatkan, inflasi Jabar per Februari 2024 sebesar 3,09 persen (year on year), 0,45 persen (month to month), dan 0,61 persen (year to date).
Secara year on year, kata Bey, inflasi Jabar lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 2,75 persen.
Baca Juga: Pakar: Big Data di Indonesia Masih Akan Terus Berkembang
"Saya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan inflasi nasional," kata Bey.
Bey juga mengingatkan agar TPID menjalin kokunikasi intens dengan Satuan Tugas Pangan.
"Operasi Pasar dapat dilakukan sepanjang dampaknya memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah kebijakan," tegas Bey.
Selain operasi pasar, Bey memerintahkan agar TPID mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Kemudian, Operasi Pasar Murah Bersubsidi dan operasi pasar lainnya untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama di wilayah rawan penduduk miskin.
"(Pasar Murah) Jangan dilakukan di kantor pemerintahan karena nanti yang beli pegawai-pegawainya. Lakukan operasi pasar di daerah rawan miskin atau minimal di kantor kelurahan/desa yang dekat dengan masyarakat," ungkap Bey.
Bey juga meminta pemda, baik provinsi maupun kabupaten dan kota agar menyiapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD.
"Siapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten kota dengan penentuan penerima manfaat yang dilakukan oleh dinas sosial secara transparan dan akuntabel," kata Bey
Baca Juga: 268 PNS di Bandung Purnatugas, Pj Walikota Ucapkan Terimakasih Atas Kontribusi dan Pengabdiannya
Sementara itu, dalam upaya perluasan digitalisasi untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), Bey meminta agar literasi masyarakat ditingkatkan.
Terutama dalam pembayaran setelah transaksi, pembayaran pajak, dan retribusi nontunai untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pemerintah Provinsi, kabupaten, kota dan lembaga keuangan melakukan kampanye dan promosi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat transaksi keuangan digital," katanya.
Baca Juga: Dua Pejabat Karawang Ditahan Kejaksaan Terkait Korupsi PJU
Selain itu, digitalisasi transaksi jual beli pada level UKM juga perlu didorong dalam upaya strategis perluasan digitalisasi ETPD.
"Peran Pemerintah Provinsi, kabupaten, kota, Bank Indonesia dan lembaga keuangan untuk mendorong digitalisasi transaksi keuangan untuk UKM," tutupnya.***
