POJOKSATU.id - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie memastikan tidak akan ada kenaikan pajak daerah pada tahun 2026 mendatang.

Kebijakan itu diambil agar masyarakat tidak semakin terbebani di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Enggak, PBB enggak naik, itulah mengapa saya mengurangi belanja karena saya tidak menaikkan pajak.

Baca Juga: Edukasi di Sekolah: Polisi Tekankan Bahaya Bullying kepada Pelajar Pamulang

Saya enggak mau membebani masyarakat," ujar Benyamin Davnie saat ditemui Kompas.com di Gedung Galeri Koperasi dan UMKM, Lengkong Gudang, Serpong, Selasa (28/10/2025).

Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Tangsel akan melakukan efisiensi besar-besaran dalam anggaran daerah tahun depan.

Salah satu yang akan dilakukan Pemkot Tangsel adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 6 persen serta penundaan pembayaran gaji ASN selama dua bulan.

Baca Juga: Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pilar Ajak Generasi Muda Tangsel Terus Menyalakan Semangat Kebangsaan

"Tahun besok TPP pegawai saya kurangi enam persen, kemudian gaji bagi penundaan selama dua bulan," kata dia.

Efisiensi itu perlu dilakukan untuk menyesuaikan pendapatan dan belanja daerah yang sebelumnya pada dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat dikoreksi sebesar Rp 510 miliar.

"Dana perimbangan Rp 510 miliar saya terkoreksi. Jadi yang sudah kita susun bersama dengan Badan Anggaran ya harus saya koreksi lagi," kata dia.

Baca Juga: Dorong Ekonomi Lokal, Pemkot Tangsel Bantu UMKM dengan Modal dan Sertifikasi Halal Gratis

Pemangkasan juga akan dilakukan terhadap sejumlah pos hibah, termasuk untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Selain itu, Pemkot Tangsel juga akan mengefisienkan berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk membatasi rapat di hotel dan menghapus anggaran konsumsi untuk rapat-rapat singkat.

“Rapat selalu dilaksanakan di gedung pemerintah saja, tidak disediakan makan minum kalau memang cuma sebentar. Semua saya efisienkan. Belanja iklan juga saya efisienkan,” ujar dia.

Kebijakan efisiensi anggaran ini dilakukan agar keuangan daerah tetap seimbang tanpa mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

"Saya harus mengambil kebijakan yang ekstrem dan tidak disukai orang, tapi saya harus menyeimbangkan APBD Kota Tangsel,” ucap dia.***