POJOKSATU.id, MEDAN-- Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution mendatangi Kejati Sumut, Selasa (17/12/2024) sekitar 14.30 WIB.

Dia dipanggil terkait kasus dana stunting TA 2022-2023 di Mandailing Natal yang diduga bermasalah.

Selain Wakil Bupati Madina, Kadis PPKB Madina Elfi Maryani dan PPK Dinkes Madina Sarjan juga dimintai klarifikasi oleh Kejaksaan Tinggi Sumut.

Dugaan kuat kehadiraan Atika Azmi Utammi ke Kejatisu terkait dana stunting Madina yang sedang jadi sorotaan Kejatisu.

Atika memakai celana panjang dan kemeja putih. Belum ada komentar dari orang nomor dua di Mandailing Natal ini terkait kedatangan ke Kejati Sumut ini.

Baca Juga: Intip Harta Kekayaan Kombes Pol Jonner Samosir, Ditpamobvit Polda Sulbar Viral Bentak Warga Ternyata Punya Aset Segini

Atika diketahui adalah Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS ) Madina. Dana Stunting Madina tahun 2022-2023 diduga berjumlah ratusan miliar.

Dimana tahun 2022 ditaksir sekitar Rp 34 miliar. Sementara tahun 2023 ditaksir sekitar Rp 69 miliar.

Seperti diketahui, sejak pukul 10.00 WIB siang, Selasa (17/12), Kepala Dinas PPKB Madina Elfi Maryani dan Seorang PPK Dinkes Madina bernama Sarjan dimintai klarifikasi oleh Seksi Penkum dari bidang Pidsus Kejatisu.

Pukul 12.00 WIB siang tadi keduanya sempat keluar ruang pemeriksaan. Namun sekitar pukul 14.00 WIB, Elfi dan Sarjan secaara terpisah kembali masuk lewat pintu ruang kejaksaan.

Selang 30 menit kemudian atau sekitar 14.30 WIB, Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution pun memasuki ruang tersebut.

Baca Juga: Song Mino Dituding Abaikan Tugas selama Wajib Militer, Berikut Tanggapan Agensi YG Entertainment

Sebelumnya Kasi Penkum Kejati Sumut Adre W Ginting saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan informasi tersebut.

"Terinformasi ke Seksi Penkum dari Bidang Pidsus, ada dilakukan klarifikasi kepada ASN dari Pemkab Madina," kata Adre.

Klarifikasi kata Adre bertujuan untuk melakukan pengembangan informasi kepada pihak terkait, dalam hal ini PPK kegiatan.

Lebih lanjut Adre menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan kejaksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Mandailing Natal. ***