POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ( PUTR ) kembali menjadi sorotan publik, setelah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) beredar di kalangan wartawan.
Kali ini dalam dokumen LHP BPK Tahun 2025, ada temuan milyaran rupiah di Dinas yang anggaran untuk pembangunannya memang sangat besar.
Temuan LHP BPK tersebut, mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan serius, terkait pengelolaan pembangunan infrastruktur yang tengah gencar dilakukan oleh Bupati Purwakarta Om Zein.
Sehingga sudah selayaknya Aparat Penegak Hukum ( APH ) melakukan penyelidikan, atas temuan di Dinas PUPR yang nilainya mencapai milyaran tersebut.
Walaupun kondisi sesama Aparat Penegak Hukum ( APH ) di pusat tengah bersinggungan, rakyat berharap kondisi di pusat tidak berpengaruh kepada APH di daerah untuk menangani bila ada tindak pidana korupsi.
Demikian hal itu disampaikan Asep Saepudin, ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa ( GMPB ) saat menyoroti masalah temuan LHP BPK di dinas PUPR Purwakarta.
“APH seharusnya respon cepat ketika ada temuan LHP BPK, kalau bergerak lambat bisa jadi berpotensi masuk angin. Atau jangan-jangan sudah masuk angin,” kata Asep, kepada pojoksatu, Minggu ( 12/06 ).
Baca Juga: Sempat Ambruk Hingga Pakai Brankar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Kini Kembali Beraktivitas
Dengan adanya temuan LHP BPK 2025 tersebut, tentu saja bisa merugikan keuangan negara apalagi nilainya mencapai milyaran rupiah.
“Keinginan publik itu sederhana, kesalahan yang dilakukan dinas hingga menjadi temuan BPK itu murni human error atau disengaja?,” tambah Asep.
Bila itu human error, lanjut Asep, berarti para pejabat yang bersangkutan perlu dilakukan evaluasi oleh bupati.
“Bila disengaja itu artinya merugikan negara, karena memperkaya baik dirinya, orsng lain maupun golongan. Perlu ditindak tegas oleh APH,” tegas Asep.
Dalam dokumen temuan LHP BPK dengan tulisan tebal berbunyi Kekurangan valume belanja modal jalan, irigasi dan jaringan atas 7 paket pekerjaan pada dinas PUTR.
Baca Juga: Samsung Gandeng Spider-Man untuk Pamer Galaxy Z Fold8, Desain Barunya Mulai Terungkap
Hasil pemeriksaan menunjukan terdapat realisasi pembayaran pada 7 paket pekerjaan rekontruksi jalan melebihi fisik sebesar Rp.2.188.265.466,-.
Permasalahan tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.447.096.566,- ( Sat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). ***
