POJOKSATU.id, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDIP mengkritik kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pegawai sebesar 3 persen.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai kebijakan itu semestinya tak diterapkan. Sementara Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pemerintah telah membuang energi masyarakat yang sedih dengan kebijakan itu.
Sekjen PDIP Hasto di Ende, Nusa Tenggara Timur, Jumat (31/5/2024) mengatakan, mereka sudah menyampaikan di dalam rapat kerja nasional (rakernas) kelima 2024, bahwa seluruh kebijakan-kebijakan pemerintahan itu harus ditujukan pada upaya mewujudkan keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat.
Hasto mengatakan saat ini masyarakat Indonesia tengah mengalami situasi yang sulit. Ia menyebutkan semestinya pemerintah berfokus pada pemberantasan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
Baca Juga: Airlangga Minta Ridwan Kamil Naikkan Elektabilitas di Jakarta dan Jabar, Keputusan Juli Nanti
"Sehingga situasi sekarang rakyat sedang menghadapi persoalan yang berat, persoalan korupsi yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung itu kan Rp 300 triliun," ucap Hasto.
Ia mengatakan pemerintah kini harusnya mengatasi masalah yang dampaknya besar ke masyarakat. Hasto meminta kebijakan itu tak diterapkan.
"Jadi seharusnya pemerintah menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran dan kemudian baru menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat sehingga hal tersebut ya sebaiknya tidak diterapkan," ungkapnya.
PKS Kritik Tapera
PKS meminta pemerintah menjelaskan di mana lokasi tanah atau lahan yang akan dibangun perumahan rakyat hasil pemotongan gaji secara sepihak sebesar 3 persen itu.
Baca Juga: Kang Emil ke Jakarta atau Jabar Diputuskan Sebulan Lagi, Tak Takut Bersaing dengan Anies Baswedan
Hal itu ditegaskan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam acara diskusi virtual bertemakan Tapera : Bisa Jadi Solusi? Jumat malam (31/5).
"Jelaskan dahulu di mana tanah yang akan diberikan oleh negara problem perumahan rakyat," tegas Mardani.
Ia mengurai meski pemerintah menyebut ada sebanyak 26 backlog perumahan yang sedang disiapkan, namun perlu dipastikan lokasi tempat bekerja dan rumah yang mereka tempati berdekatan.
"Mau dibangun di mana? Highrest building atau lowrest building ? Jangan sampai men sana in corpore sano, lu ke sana gua ke sono, kerjanya di Jakarta dibangunnya di Karawang, kan gak nyambung," katanya.
Baca Juga: PERSIB AING JUARA! 10 Tahun Menunggu, Tropi Liga Indonesia Kembali ke Bandung, Birukan Langit Madura
Menurutnya, pemerintah membuang energi masyarakat yang justru membuat sedih dengan kebijakan tersebut.
Ia meyakini kebijakan itu akan berujung seperti program-program sebelumnya yang terhenti di tengah jalan.
"Tentu ini menjadi ujian bagi kita semua. Pemerintah membuang energi masyarakat luar biasa, alih-alih memberikan kebahagiaan dan rahmat, yang terjadi malah pemerintah merepotkan, bikin sedih dan bikin masyarakat mengheboh, tapi biasa kayak gini nanti dibatalkan kaya UKT," tutupnya.***