POJOKSATU.id, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan, dalam sistem konstitusi Indonesia tidak mengenal konsep oposisi atau tandingan.
Untuk fungsi penyeimbang jalannya pemerintahan ada pada tingkatan Legislatif atau DPR RI, DPRD Sumut, dan DPRD Kabupaten Madina.
"Sistem konstitusi kita sebenarnya tidak mengenal konsep adanya oposisi, fungsi penyeimbang ada di lembaga legislatif yaitu DPR," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Minggu 5 Mei 2024.
Menurutnya, demokrasi di Indonesia tidak harus sama dengan model demokrasi di negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa.
"Semangat kita adalah gotong royong, beda dengan gaya hidup mereka yang individualistis sehingga cara mengelola negara juga tidak bisa dipaksakan sama," tegasnya.
Dia menambahka, meskipun secara formal tidak ada oposisi, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap harus dikontrol dan diingatkan oleh rakyat.
"Jadi walaupun secara formal tidak ada oposisi, pemerintah masih tetap harus dikontrol dan diingatkan oleh rakyat," tambahnya.
Dalam konteks ini, pernyataan dari kedua politikus tersebut mencerminkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia, di mana ada pandangan beragam tentang peran dan keberadaan oposisi dalam sistem politik negara.
Baca Juga: Tim Putra dan Putri Indonesia Senasib, Hanya Mampu jadi Runner Up Piala Thomas dan Uber 2024
Diketahui, PDI P Masiton Pasaribu, dalam sebuah pernyataan menyebutkan bahwa keberadaan oposisi memainkan peran penting sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan.
Sebelumnya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Masinton Pasaribu menilai pihak oposisi dalam pemerintahan diperlukan untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis
Menurut dia, istilah oposisi merupakan bagian dari demokrasi, yang mana harus terdapat sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.
"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," kata Masinton Sabtu, 4 Mei 2024.***