POJOKSATU.id, JAKARTA— Muncul fenomena di dunia parpol usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dimana banyak partai politik (parpol) yang hendak merapat ke kubu 02 atau Prabowo Subianto.
Menurut pengamat politik Adi Prayitno, dalam sebuah pemerintahan perlu ada oposisi sebagai check and balances. Dan parpol yang siap untuk itu hanya PDIP dan PKS.
Menurut Adi, sejauh ini parpol yang siap menjadi oposisi hanya PDIP dan PKS, sementara parpol lain di luar itu cenderung ingin merapat ke Prabowo-Gibran.
"Yang terlihat siap oposisi hanya PDIP dan PKS. Partai lain cenderung ingin merapat ke Prabowo-Gibran," kata Direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, Selasa (30/4).
Baca Juga: Seminar Safety Riding: DAM Ajak Pengendara Wanita Peduli Keselamatan Berkendara
Dia mengatakan dalam sebuah pemerintahan perlu ada oposisi sebagai check and balances.
Dimana saat ini sejumlah partai politik yang menjadi rival Presiden terpilih Prabowo Subianto, berputar arah untuk bergabung ke barisan pemerintah.
Adi mengaku khawatir jika mayoritas partai politik bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran maka sistem demokrasi akan mati di parlemen.
"Tentu kalau banyak partai merapat ke paslon 02 ini akan jadi alarm matinya opisisi di parlemen," kata Adi lagi.
"Yang terlihat siap oposisi hanya PDIP dan PKS. Partai lain cenderung ingin merapat ke Prabowo-Gibran," tambah Adi.
PKS Tunggu Majelis Syuro
Sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah Pemilu 2024 akan ditentukan seiring dinamika politik yang terjadi. Sebab PKS sudah pernah berada di luar maupun di dalam pemerintahan.
Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa PKS adalah partai politik yang konsisten, mendorong kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik, untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.
“Kita tidak pernah membatasi diri bekerjasama dengan siapa pun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerjasama,” kata Jazuli dalam keterangannya, Selasa (30/4).
Baca Juga: Tips Ala Istri Pratama Arhan Supaya Pasangan Gak Cemas Kalau Lagi di Luar Rumah
Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, kompetisi itu berlangsung saat pemilu, namun setelah pemilu usai maka PKS siap menawarkan gagasan dan beradu gagasan.
“Tapi setelah pemilu maka kompetisi selesai, dan kita kembali satu tujuan yaitu membangun bangsa,” tegas Jazuli.
Adapun, mengenai apakah koalisi atau oposisi setelah pemilu, Jazuli menyebut hak tersebut merupakan keputusan musyawarah Majelis Syuro dan DPTP PKS.
“Dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat. Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya,” kata Jazuli.***