POJOKSATU.ID-Calon anggota legislatif (caleg) di Jakarta Timur (Jaktim) inisial SKS, dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan money politic atau politik uang.

Penanganan kasus yang teregistrasi dengan Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/12.04/III/2024 itu, disebut-sebut bakal dihentikan lantaran dinilai tak cukup bukti.

Kuasa hukum pelapor kasus ini kecewa dengan proses hukum SKS yang merupakan calon anggota DPRD DKI Jakarta itu.

"Pelaporan ini tentunya sudah memiliki bukti permulaan yang cukup karena sudah ada saksi pelapor, bukti uang dan kartu nama caleg SKS, dengan model mengarahkan mencoblos ke nomor SKS dari partai ini dan saksi tokoh masyarakat untuk menguatkan bukti saksi pelapor," kata pengacara pelapor, Wahyu, Rabu (20/3/2024).

Baca Juga: Geger, Pria Mengaku Nabi Utusan Tuhan Punya Mukjizat Multi Super. Polres Tebing Tinggi Gercep Tahan Jannes Kilon Diaz

Wahyu menjelaskan, harusnya tugas dari penyidik dalam perkara ini, ialah membuat terang dugaan politik uang yang dilakukan SKS.

Sehingga jika ada hal-hal yang dinilai kurang, seharusnya penyidik menggali lebih dalam, bukan malah menutup kasus.

"Jika nanti dalam pleno dinyatakan bahwa bukti kurang kuat dan tidak bisa dilanjutkan dengan adanya hasil pemeriksaan para terlapor SKS cs tidak mengakui dan kurangnya saksi, jadi jelas  dan kuat sekali dugaan adanya oknum penegak hukum bermain untuk menggagalkan penegakan hukum ini," papar Wahyu.

Karena itu, ia mempertanyakan, kenapa akhirnya penanganan kasus tersebut dihentikan. Ia juga mengaku pihaknya akan bersurat ke Bawaslu RI, Kapolri, hingga Jaksa Agung.

Baca Juga: Ponpes Al I'Tishom Gelar Baksos Ifthor Jama'i dan Baksos Santri Berbagi Bekal Ramadan

"Untuk bisa memberikan atensi langsung kepada pelaporan kami  tersebut, mengingat terlapor SKS diduga memiliki kekuasaan dan kekuatan uang untuk menggagalkan proses pelaporan tersebut naik ke penyidikan Polri," jelas dia.

Lebih lanjut, Wahyu menegaskan melalui proses hukum tersebut, pihaknya hendak menjaga kualitas pemilu. Sehingga bisa lahir wakil rakyat yang terbaik dari sistem yang juga baik.

"Politik bukanlah tentang menang tetapi tentang bagaimana kita mengapresiasi masyarakat yang saat ini menginginkan untuk pemilu bebas dari praktek politik uang," tegasnya.