POJOKSATU.id, JAKARTA -- Isu kecurangan Pemilu 2024 harus bisa dibuktikan oleh kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud MD atau kubu 01 dan 03.

Diketahui Kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud terus menggulirkan isu kecurangan Pemilu 2024.

Dan jika kedua kubu ini mau mendapat perhatian dari KPU, Bawaslu dan lembaga pemantau independen, maka kedua kubu ini harus memiliki bukti kuat Pemilu 2024 curang.

Pengajar Ilmu Politik dan Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah menyebut bahwa isu kecurangan itu harus bisa dibuktikan oleh kubu Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud MD.

Baca Juga: Beda Tanggapan 2 Elite Golkar Soal Jokowi Bakal Bergabung, JK Sebut Tak Bisa Langsung Jadi Ketum

"Jika memang pihak 01 dan 03 memiliki bukti kesalahan atau kecurangan yang kuat, maka seharusnya mendapatkan perhatian serius dari KPU, Bawaslu dan lembaga-lembaga pemantau independen,” kata Insan, Senin (11/3).

Menurut dia, pelaksanaan Pemilu yang baik merupakan tolok ukur keberhasilan demokrasi di suatu negara.

“Lagi-lagi pemilu merupakan penentuan apakah hasil pemilu mencerminkan prinsip vox Populi vox dei, artinya hasilnya harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” jelasnya dikutip RMOL.

Dengan begitu, lanjut Insan, seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam pengawasan saat penghitungan dan penentuan hasil Pemilu.

Baca Juga: Henry Yosodiningrat yang Sebut Jokowi Pengkhianat Kena Sentil oleh Haidar Alwi, Sekarang Diminta Tobat

“Satu-satunya cara menjamin keadilan itu adalah dengan pelibatan aktif seluruh lembaga pemantau independen dan masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu dalam menentukan hasil Pemilu," pungkasnya.

Sementara itu, menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, sikap Partai Nasdem yang belum resmi mengajukan angket pemilu di DPR merupakan langkah tepat. Karena seluruh parpol wajib menunggu putusan resmi dari KPU RI soal pemenang Pilpres 2024.

"Setelah putusan KPU itu dibacakan, maka baru kemudian parpol ini mengambil langkah-langkah yang kira-kira memiliki manfaat yang lebih baik. Saya pribadi melihat hak angket ini tidak lebih dari sekadar gimmick politik yang dikeluarkan oleh PDIP," kata Tamil Selvan.

Baca Juga: Sri Lanka Tutup Wilayah Udara, Pesawat Lion Air Surabaya-Jeddah Mendarat di Bandara Kualanamu Deli Serdang

Karena itulah Dosen Universitas Dian Nusantara ini mengingatkan parpol lain untuk tidak mengikuti sikap dan langkah PDIP.

"Parpol ini hanya akan gigit jari di ujung. Kenapa? Karena ini hanya pola-pola dari PDIP untuk mencari bargaining politik kepada pemimpin kekuasaan. Ketika nanti kemudian bargaining itu terjadi, tentu yang mendapat manfaat paling tinggi adalah PDIP. Partai yang mendukung PDIP dalam hak angket itu, itu hanya akan mendapatkan sisa-sisa kue saja," papar Kang Tamil.

Apalagi menurut Selvan, parpol lain bisa melakukan sendiri bargaining politik terhadap penguasa tanpa harus ikut di belakang PDIP dengan gimmick hak angket.***