POJOKSATU.ID- Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka membuat gagu sejenak calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar soal IKN.

Dalam debat ini Cak Imin sangat tegas menolak pembangunan IKN yang tidak berkeadilan.

Di mana, awalnya Muhaimin Iskandar kembali menyebut bahwa IKN merupakan salah satu proyek ambisius yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Baca Juga: Janji Bakal Gandeng Anak Muda Untuk Sumber Daya, Gibran Bakal Genjot Hilirisasi Digital

Namun Gibran langsung skakmat Cak Imin mengatakan IKN merupakan salah satu proyek yang ambisius. 

Dengan sentilan pedasnya, Gibran menyebut Muhaimin Iskandar Cawapres yang tidak konsisten. 

"Saya ingat sekali Gus Imin dulu sempat ikut dan memotong tumpeng di IKN. Ini gimana ini gak konsisten, dulu dukung sekarang gak dukung karena ikut jadi wakilnya pak Anies yang mengusung tema perubahan," jawab Gibran.

Baca Juga: PSMS Tetap Gunakan Stadion Baharoeddin Siregar Sebagai Home Base di Babak 12 Besar Liga 2

Cawapres Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan salah satu manfaat besar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, wilayah IKN akan memberikan kesempatan sekaligus membuka akses bagi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

"Pembangunan IKN yang berkelanjutan ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru. Membuka akses dan juga konektivitas sekaligus membuka lapangan kerja," ucap Gibran.

Gibran kemudian melanjutkan, IKN merupakan bagian dari pemerataan pembangunan yang awalnya 'Jawa Sentris' atau berpusat di Pulau Jawa. Sejalan dengan itu, kini investasi di luar Pulau Jawa sudah mencapai lebih dari 50%.

Baca Juga: Cak Imin Dislepet Gibran : Padahal Dulu Ikut Meresmikan dan Potong Tumpeng IKN, Kok Enggak Konsisten

"Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi di luar Jawa sudah ada 53%," katanya.

Manfaat lain dari IKN, kata Gibran, adalah mampu mendorong upaya tranformasi khususnya pembangunan dan ekonomi di tanah air. Hal itu tentunya sejalan dengan tujuan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"IKN ini bukan hanya saja membuka pemerintahan tetapi juga simbol pemerataan penbangunan Indonesia dan simbol transformasi pembangunan di Indonesia," ujarnya. ***