POJOKSATU.ID- Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo berjanji tak akan membentuk kabinet "jatah menteri" bila terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, buka suara terkait rencana Ganjar-Mahfud tersebut.
Hasto menjelaskan, Ganjar berkomitmen tidak membentuk kabinet jatah menteri karena ingin membangun Indonesia lebih maju ke depannya.
Baca Juga: Bukti Ammar Zoni Sudah Kecanduan Narkoba, Sejak Bebas Dua Bulan Lalu Sudah Sering Konsumsi Sabu
Sebab, Indonesia perlu menteri-menteri yang ahli di bidangnya agar bonus demografi bisa dimanfaatkan dengan baik.
"Sebenarnya kalau kita lihat tantangan ke depan, kita tidak mudah, sehingga diperlukan kabinet ahli agar 13 tahun ke depan, bonus demografi itu betul-betul dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," kata Hasto kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (16/12/2023).
Hasto mengatakan, komitmen tak ada jatah menteri merupakan konsekuensi gerak cepat sat-set yang dikampanyekan Ganjar-Mahfud.
Baca Juga: Puluhan Spanduk Ganjar-Mahfud Dicopot, Hasto PDIP Geram Bakal Ambil Langkah Hukum
"Apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah konsekuensi dari gerak cepat untuk Indonesia Maju. Maka, menteri-menterinya pun harus advance, menteri-menterinya pun harus the next level," kata Hasto.
Dia lantas menyebut beberapa menteri yang punya dedikasi dan menjadi pakar di bidangnya dalam pemerintahan kali ini. Dua di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
"Dari menteri-menteri yang ada saat ini, kecuali beberapa menteri yang menunjukkan kepakarannya, ada Bu Sri Mulyani ada Bapak Basuki. Banyak menteri-menteri yang selama ini berdedikasi pada profesinya," jelas Hasto.
Baca Juga: Spurs Raih Kemenangan 0-2 atas Nottingham Forest, Ancaman Terus Mengintai dalam Posisi Klasemen Liga Inggris
Sebelumnya diberitakan, Ganjar-Mahfud berkomitmen untuk membentuk kabinet tanpa sistem alias jatah menteri jika nantinya terpilih memimpin Indonesia.
Hal tersebut terungkap saat keduanya memaparkan visi dan misi di acara program Gagas RI Kompas TV bertajuk "Pemimpin Bicara Bangsa".
Awalnya, cawapres Mahfud MD ditanya soal banyaknya menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang dipenjara karena korupsi. Mahfud menyatakan, secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik "dagang sapi".
Baca Juga: Kampanye Hari Ke-19 : Anies ke Jakarta dan Sulawesi Tengah Tanpa Cak Imin
"Karena kan hampir semua orang tahu tuh penyusunan kabinet kan kadang kala jatah-jatahan untuk partai koalisi. Nah, kami sudah berbicara dengan Pak Ganjar, dengan partai koalisi, besok enggak pakai jatah-jatahan lho," ujar Mahfud.
"Kalau Anda punya, taruhlah jatah menteri, tapi orangnya harus benar kami uji bersama. Jangan orang asal dapat, lalu sekadarnya saja diberikan ke pemerintah untuk diangkat menjadi menteri," ucap dia.***