POJOKSATU.id, JAKARTA-- Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjelaskan alasannya ingin menggantikan kebijakan food estate dengan contract farming alias pertanian kontrak.
Menurut Anies Baswedan, kebijakan pertanian kontrak akan menguntungkan para petani.
Dengan kebijakan contract farming para petani bisa tetap menjual hasil produksi mereka kepada konsumen dengan harga yang relatif baik dan memiliki kepastian pembelian produk.
Sedangkan food estate, kata Anies, sangat terikat dan dikuasai oleh pemilik modal.
Sebaliknya, pertanian kontrak adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani.
Baca Juga: Viral Lagi Penganiayaan Siswa, Korban Dipukul Perutnya Ditendang Berkali-kali, Ahmad Sahroni Geram
Hal itu disampaikan Anies dalam acara Konferensi Orang Muda yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu 25 November 2023.
"Harapannya dengan pola contract farming ini maka petani di seluruh Indonesia punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua," jelas Anies.
Sikap politik yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu pun berbeda dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang berkomitmen melanjutkan proyek tersebut.
Sebaliknya, Anies tak ingin melanjutkan kebijakan food estate yang merupakan salah satu proyek penting Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Preview Juventus vs Inter Milan 27 November: Prediksi Skor, Statistik, Line-up, Head to Head
Anies menilai food estate tersebut kurang memihak kepada para petani karena pengembangannya berbasis pada praktek korporasi.
Oleh karena itu, dia ingin menggantikan food estate dengan contrack framing atau pertanian kontrak bila terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.
"Sementara kita butuh sebaliknya, kita justru membutuhkan agar petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produksi pertanian," ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan proses membangun food estate untuk antisipasi krisis pangan global. Ia mewanti-wanti kini semua negara sedang hadapi krisis pangan.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Siap Hadapi Gugatan Firli Bahuri : Secara Organisasi Kita Lengkap Semuanya
Ia mencontohkan persoalan gandum dan beras alami kelangkaan dan menjadi problem di semua negara.
"Yang makan gandum semua masalah. Harga juga naik drastis. Beras, setelah India setop enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang masalah," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Harga naik. Sehingga lumbung pangan, food estate harus, untuk cadangan," sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Baik cadangan strategis, kalau melimpah nanti enggak apa-apa untuk ekspor dalam rangka bersama," kata Jokowi menambahkan.
Kendati begitu, Presiden Jokowi tak menampik pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan dan menimbulkan pro dan kontra.
Dia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan.
"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama,"
"Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan," terang dia.
Jokowi juga angkat suara soal tudingan food estate hanya dikuasi oleh sekelompok golongan saja.
Menurutnya, program food estate dikerjakan lintas kementerian dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
"Yang kerja beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian, ada land clearing di Kementerian PUPR, ada Kemenhan. Kekuatan ini dalam proses supaya tak terjadi krisis pangan," imbuh dia.###