POJOKSATU.id, JAKARTA-- Sikap capres Anies Baswedan berbeda dengan capres Prabowo Subianto yang ingin melanjutkan kebijakan food estate bila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.
Anies Baswedan sebaliknya tak ingin melanjutkan kebijakan food estate yang merupakan salah satu proyek penting Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Anies Baswedan menilai food estate tersebut kurang memihak kepada para petani karena pengembangannya berbasis pada praktek korporasi.
Oleh karena itu, capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu ingin menggantikan food estate dengan contrack framing atau pertanian kontrak bila terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Hal itu disampaikan Anies dalam acara Konferensi Orang Muda yang digelar Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nasional di Balai Kartini, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu 25 November 2023.
"Sementara kita butuh sebaliknya, kita justru membutuhkan agar petani yang tempatnya ada di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut di dalam pasar produksi pertanian," ujar dia.
Anies menjelaskan, kebajikan pertanian kontrak tersebut nantinya petani bisa tetap menjual hasil produksi mereka kepada konsumen dengan harga yang relatif baik dan memiliki kepastian pembelian produk.
Sedangkan food estate, tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sangat terikat dan dikuasai oleh pemilik modal, sementara pertanian kontrak adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan petani.
Baca Juga: Soal Praperadilan Firli Bahuri, Presiden Jokowi : Harus Kita Hormati Itu Hak
"Harapannya dengan pola contract farming ini maka petani di seluruh Indonesia punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua," tutur Anies.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan proses membangun food estate untuk antisipasi krisis pangan global. Ia mewanti-wanti kini semua negara sedang hadapi krisis pangan.
Ia mencontohkan persoalan gandum dan beras alami kelangkaan dan menjadi problem di semua negara.
"Yang makan gandum semua masalah. Harga juga naik drastis. Beras, setelah India setop enggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang masalah. Harga naik. Sehingga lumbung pangan, food estate harus, untuk cadangan," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Unitama Makassar Cetak Wisudawan Sebanyak 189 Sarjana di Tahun 2023
"Baik cadangan strategis, kalau melimpah nanti enggak apa-apa untuk ekspor dalam rangka bersama," kata Jokowi menambahkan.
Kendati begitu, Presiden Jokowi tak menampik pelaksanaan program food estate pasti ada kekurangan dan menimbulkan pro dan kontra. Dia memastikan pihaknya akan mengevaluasi agar proyek ini terus berjalan.
"Kita bangun di Humbang Hasundutan, ketiga kali baru bisa agak lebih baik. Di Pulang Pisau Kalteng itu juga belum ada berada kondisi normal baik. Di Gunung Mas juga sama,"katanya.
"Semua akan diperbaiki, dievaluasi dikoreksi, diulang. Kalau kita enggak berani baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun, lupakan," terang dia.
Jokowi juga angkat suara soal tudingan food estate hanya dikuasi oleh sekelompok golongan saja. Menurutnya, program food estate dikerjakan lintas kementerian dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
"Yang kerja beberapa kementerian, ada kementerian teknisnya Kementerian Pertanian, ada land clearing di Kementerian PUPR, ada Kemenhan. Kekuatan ini dalam proses supaya tak terjadi krisis pangan," imbuh dia.###