POJOKSATU.id - Tudingan polisi terlibat pemasangan baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dibantah keras Polda Jawa Timur.

"Enggak ada (keterlibatan polisi),” tegas Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto, dilansir Pojoksatu.id dari JPNN, Senin 13 November 2023.

Dirmanto menegaskan bahwa Polri tetap netral dalam pemilu sesuai instruksi Kapolri dan Presiden.

Baca Juga: Wisata Little Seoul Bandung, Ajak Pengunjung Rasakan Suasana Korea Selatan

"Polisi netral. Terima kasih," jawab Dirmanto.

Sebelumnya, sekelompok masyarakat menuding elite Polri menginstruksikan pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jawa Timur.

Deputi WALHI, M Islah mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis mendesak Bawaslu, Kompolnas, dan Komnas HAM turun tangan menyelidiki indikasi keterlibatan aparat dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jatim.

Baca Juga: Resep Kimbab Ala Rumahan Untuk Teman Nonton Drama Korea

"Karena hal itu melanggar undang-undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun," kata Islah dikutip dari siaran pers-nya, pada Sabtu 11 November 2023.

Islah juga menyerukan kepada masyarakat merapatkan barisan melawan segala bentuk kecurangan dalam pemilu.

Juga terus menjaga serta merawat demokrasi yang makin hari semakin mengalami kemunduran.

Baca Juga: Luar Dalam

Mereka menilai dugaan kuat pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang dilakukan aparat karena ada instruksi dari atasan.

Sebagaimana pemberitaan media, menambah panjang masalah baru dalam pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Mereka menilai pemasangan baliho oleh polisi itu jelas mencederai netralitas Polri dan merupakan bentuk kecurangan pemilu.

"Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi makin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuasaannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024," tutur Islah.

Baca Juga: Apresiasi Aksi Barber di Medan Peduli Palestina, Bobby Nasution Ikut Pangkas Rambut Amal

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis terdiri dari berbagai organsasi.

Antara lain PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII).

Lalu, ICW, KontraS, YLBHI, IPC, Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), ICEL, dan Yayasan Inklusif.

Baca Juga: Manuver Gibran ke Prabowo Dianggap Bukan Penghianatan Jokowi ke PDIP, Tapi Soal Ini

Kemudian Fahmina Institute, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah hingga FSBPI.***