POJOKSATU.id, JAKARTA-- Gaya politik Presiden Jokowi dilabeli orde baru gaya baru oleh pengajar ilmu pemerintahan lulusan Universitas Nasional (UNAS), Efriza.

Efriza menilai Jokowi telah menghadirkan kekecewaan yang sangat besar di publik karena manuvernya cenderung otoriter.

Dan manuver Jokowi menimbulkan kesan ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang seolah-olah demokratis.

Efriza menjelaskan, keputusan PDIP mengusung Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD, secara tidak langsung telah dimentahkan Jokowi melalui pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Baca Juga: Barikade Gus Dur dan Yenny Wahid Dukung Ganjar Mahfud MD, Kedekatan Sejak Gus Dur Masih Hidup

Menurutnya, akibat dari manuver Jokowi dalam mempertahankan kekuasaannya tersebut, stabilitas politik potensi terguncang, karena upaya yang dipakai untuk memuluskan langkah Gibran maju bersama Prabowo memanfaatkan suprastruktur kelembagaan pemerintah.

Efriza menyebutkan, manuver paling dahsyat yang dilakukan Jokowi adalah melalui penguasaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi (MK), dimulai dari perkawinan politik Ketua MK Anwar Usman dengan adiknya yang bernama Idayati, dan faktanya membuahkan hasil pencalonan Gibran di Pilpres 2024 tak melanggar UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Inilah penyebab kekisruhan perpolitikan menjelang pemilu kita tahun depan," ujar Efriza dilansir RMOL, Jumat (27/10).

Dia memandang, Jokowi telah menghadirkan kekecewaan yang sangat besar di publik karena manuvernya cenderung otoriter, dan menimbulkan kesan ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang seolah-olah demokratis.

Baca Juga: Soal Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo, Begini Hasil Pemeriksaan Dewas KPK

"Padahal ia menjadi aktor kemunduran demokrasi, menjadi aktor terjadinya politik pencalonan dinasti politik di level nasional,” jelasnya.

“Ia juga menghadirkan stigma negatif bagi anak muda dalam berpolitik sebab adanya wajah dalam balutan dinasti politik," tuturnya.

"Bahkan, ia menjadi wajah politik 'neo orde baru di era reformasi' sebagai penguasa politik dalam balutan supremasi konstitusi hasil reformasi, namun aktor suramnya demokrasi di penghujung periode keduanya," kata Efriza menambahkan.

Jokowi juga dianggap mengacuhkan keputusan politik PDI Perjuangan yang membesarkannya sejak memenangkan pemilihan Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga 2 kali Pilpres.***