POJOKSATU.ID-Bawaslu tidak mempermasalahkan rencana KPU yang ingin mengubah jadwal pendaftaran pencalonan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Totok Hariyono mengatakan, hal tersebut tidak masalah selama tidak melanggar Undang-Undang.
"Selama itu tidak melanggar UU saya pikir tidak ada masalah. Bagi Bawaslu asal tidak melanggar UU patokannya ya dalam konteks delapan bulan itu," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023.
Baca Juga: Setelah Pemain Timnas, Giliran Tom Liwafa Akui Fuji Memang Lagi Dekat dengan Asnawi
"Bawaslu hanya mengawasi adakah hal di dalam tahapan yang melanggar atau tidak," sambungnya.
Sementara, Ketua Divisi Teknis KPU Idham Kholik menjelaskan percepatan tersebut masih sesuai dengan rincian waktu yang diatur oleh undang-undang.
Sehingga menurutnya hal ini dapat diterima dan tidak mengganggu jadwal tahapan yang ada.
Dia menambahkan KPU adalah lembaga layanan maka dia berharap usulan ini dapat membuat KPU memberikan pelayanan yang lebih baik.
Baca Juga: Relawan Santrine Abah Ganjar Sukses Konsolidasikan Dukungan Pada Ganjar di 104 Kabupaten atau Kota
"Jika kami mengacu pada Pasal 226 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pendaftaran bakal calon presiden dan wapres paling lama 8 bulan sebelum pemungutan suara," ujarnya.
"Ini baru usulan, rancangan, belum fix, kenapa kami mengusulkan kami menggunakan pola maksimal," tambah Idham.
Untuk diketahui, KPU mengusulkan rancangan PKPU terkait mempercepat pendaftaran capres dan cawapres peserta Pilpres 2024.
Baca Juga: Petani Tebu Bersama Seniman dan Warga Subang Deklarasi untuk Menangkan Ganjar Presiden
Jadwal yang diajukan untuk pendaftaran direncanakan akan dipercepat mulai 10 hingga 16 Oktober 2023.
Sedangkan masa pendaftaran pencalonan sebelumnya, dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.
Jadwal ini berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024. ***