Masih Ada 300 BUMD Merugi, Kemendagri Tekankan Transformasi Digital dan Penguatan GCG

POJOKSATU.id, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menegaskan pentingnya transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Fatoni saat membuka Workshop Perkumpulan Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha Seluruh Indonesia (Perdasi) bertema “Arah Transformasi BUMD, Tata Kelola dan Kepatuhan” yang berlangsung di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Menurut Fatoni, BUMD memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah. Peran BUMD tidak hanya sebagai entitas bisnis yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai potensi besar yang dimiliki daerah dan BUMD harus disinergikan secara optimal agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Potensi BUMD sangat besar dan potensi daerah juga cukup besar. Dua kekuatan ini bisa disatukan untuk memajukan daerah dan untuk mensejahterakan masyarakat,” ujar Fatoni.

Data terbaru menunjukkan bahwa saat ini terdapat 1.092 BUMD yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan daerah tersebut mengelola aset mencapai Rp1.240,9 triliun.

Selain itu, keberadaan BUMD juga memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Tercatat sebanyak 154.609 orang bekerja di sektor BUMD. Dari sisi kinerja keuangan, BUMD berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp24,1 triliun dan menyetorkan dividen sekitar Rp13 triliun kepada pemerintah daerah.

Angka tersebut menunjukkan bahwa BUMD memiliki peran penting dalam menopang pembangunan daerah sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional.

Meski demikian, Fatoni mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan BUMD. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya sejumlah perusahaan daerah yang belum mampu mencatatkan kinerja positif.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 300 BUMD atau 27,5 persen dari total BUMD di Indonesia masih mengalami kerugian. Selain itu, sebanyak 342 BUMD juga diketahui belum memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI), yang menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga tata kelola perusahaan.

Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa reformasi tata kelola dan peningkatan profesionalisme harus terus dilakukan agar BUMD mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Karena itu, Fatoni mendorong seluruh BUMD untuk memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

Menurutnya, penerapan GCG menjadi fondasi penting dalam menciptakan perusahaan daerah yang transparan, akuntabel, profesional, dan mampu bersaing di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Selain penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi BUMD. SDM yang kompeten dinilai akan mampu menghadirkan inovasi sekaligus meningkatkan produktivitas perusahaan.

Fatoni juga menekankan pentingnya optimalisasi aset yang dimiliki BUMD agar dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi daerah. Banyak aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga peluang peningkatan pendapatan masih terbuka lebar.

Di era digital saat ini, transformasi teknologi juga menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Karena itu, Kemendagri mendorong BUMD untuk mempercepat digitalisasi dalam berbagai aspek operasional perusahaan.

“Transformasi digital merupakan kebutuhan mendesak bagi BUMD, mulai dari model bisnis, proses operasional hingga interaksi dengan pelanggan dan stakeholder,” tegas Fatoni.

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga dapat memperluas jangkauan layanan serta memperkuat daya saing perusahaan daerah.

Transformasi digital dinilai mampu membantu BUMD menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif. Dengan sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi, perusahaan daerah dapat merespons kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dengan lebih cepat.

Tak hanya itu, Fatoni juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam mendukung kemajuan BUMD.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, serta masyarakat menjadi kunci dalam memperluas peluang usaha dan menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat.

Melalui sinergi tersebut, BUMD diharapkan mampu mengembangkan berbagai sektor strategis yang memiliki potensi besar di daerah masing-masing, mulai dari energi, pangan, perdagangan, pariwisata hingga sektor jasa.

Dalam kesempatan itu, Fatoni juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Revisi regulasi tersebut dilakukan untuk memperkuat aspek tata kelola, pembinaan, dan pengawasan terhadap perusahaan daerah di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan BUMD yang lebih sehat, profesional, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

Fatoni berharap seluruh BUMD dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, BUMD tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“BUMD harus menjadi lokomotif ekonomi daerah yang mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat kemandirian daerah, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. ***