POJOKSATU.ID - Wacana mengenai besaran iuran dewan perdamaian internasional kembali menjadi perbincangan publik setelah dikaitkan dengan program perumahan rakyat yang menjadi salah satu janji besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di media sosial, muncul hitung-hitungan yang menyebut dana iuran tersebut sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membangun hingga 400 ribu rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Isu ini ramai dibahas karena menyentuh dua kepentingan besar sekaligus.
Di satu sisi, komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui berbagai forum dan kontribusi internasional.
Baca Juga: Simulasi Gaji ke-13 2026! PNS, PPPK, dan Pensiunan Diprediksi Terima Segini Pertengahan Tahun
Di sisi lain, kebutuhan mendesak rakyat akan hunian layak yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar negara.
Dalam berbagai diskusi publik, sejumlah pengamat menyoroti bahwa iuran ke lembaga perdamaian internasional yang merupakan bagian dari kewajiban negara sebagai anggota aktif nilainya tidak kecil jika diakumulasikan dalam satu periode anggaran.
Meski iuran tersebut bersifat wajib dan memiliki dimensi diplomasi strategis, publik tetap membandingkannya dengan kebutuhan domestik yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebagai gambaran, biaya pembangunan satu unit rumah subsidi saat ini berkisar antara Rp160 juta hingga Rp170 juta per unit, tergantung wilayah dan spesifikasi.
Baca Juga: PBI Pusat dan Daerah Sama-sama Bermasalah, Masyarakat Diminta Percaya Siapa?
Dengan asumsi tersebut, anggaran puluhan triliun rupiah secara teoritis memang bisa membiayai ratusan ribu unit rumah baru.
Dari sinilah muncul narasi bahwa dana iuran dewan perdamaian “setara” dengan pembangunan sekitar 400 ribu rumah subsidi.
Namun demikian, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa perbandingan tersebut tidak bisa dilihat secara hitam-putih.
Iuran internasional tidak serta-merta bisa dialihkan karena terkait dengan perjanjian global dan posisi Indonesia di mata dunia.
Meski begitu, wacana ini dinilai penting sebagai refleksi publik terhadap prioritas belanja negara.
Program pembangunan rumah subsidi sendiri menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Prabowo.
Pemerintah menargetkan percepatan penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi MBR, terutama di kawasan perkotaan dan daerah penyangga.
Baca Juga: 7 Ide Jualan Ramadan Paling Cepat Balik Modal, Cocok untuk Pemula
Sektor perumahan juga dipandang memiliki efek berganda karena mampu menggerakkan industri bahan bangunan, tenaga kerja, hingga sektor pembiayaan.
Di tengah keterbatasan fiskal, perdebatan mengenai efisiensi dan skala prioritas anggaran negara diprediksi akan terus mengemuka.
Publik berharap setiap rupiah yang dikeluarkan negara, baik untuk kepentingan global maupun domestik, memiliki manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Bagi sebagian masyarakat, wacana ini bukan sekadar soal iuran dewan perdamaian, melainkan simbol harapan agar negara lebih fokus menyelesaikan persoalan mendasar seperti perumahan, lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
Baca Juga: Polemik Panjang Berakhir, Salinan Ijazah Jokowi Resmi Diperlihatkan Usai Enam Kali Sidang
Pemerintah pun dituntut transparan dalam menjelaskan kebijakan anggaran agar tidak memicu kesalahpahaman di ruang publik.
Ke depan, tantangan Prabowo dan jajarannya adalah menyeimbangkan peran Indonesia di panggung internasional dengan pemenuhan kebutuhan rakyat di dalam negeri.
Wacana “400 ribu rumah subsidi” menjadi pengingat keras bahwa isu perumahan masih menjadi aspirasi utama masyarakat yang menunggu realisasi nyata.***