POJOKSATU.ID - Aksi penjarahan yang terjadi di sejumlah minimarket dan gudang logistik pascabencana banjir bandang dan longsor di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara.
Menjadi sinyal keras bahwa bantuan darurat dan distribusi pangan ke korban bencana ternyata belum cukup bahkan cenderung terlambat.
Sejak banjir dan longsor melanda pada akhir November 2025.
Menghancurkan infrastruktur, memutus akses jalan, dan membuat banyak desa serta kota terisolir ribuan warga kehilangan rumah, mata pencaharian, dan akses ke kebutuhan pokok.
Dalam situasi tersebut, bantuan logistik dari pemerintah dan lembaga terkait dikirim namun distribusinya terkendala oleh kondisi geografis dan rusaknya jalur akses.
Ketika rasa lapar, kehausan, dan kebutuhan dasar makin mendesak.
Ribuan warga akhirnya memaksa diri dengan menyerbu minimarket, membobol pintu, dan mengambil makanan serta bahan kebutuhan pokok.
Menurut laporan, ini bukan semata upaya kriminal oportunistik melainkan dilakukan oleh warga terdampak yang bertahan hidup.
Baca Juga: Kapolri: Pers Harus Jadi Penjaga Ruang Informasi Jelang HPN 2026
"Chaos di depan mata sekarang ini. Kami berjuang sendiri cari pasokan makanan dan air bersih. Tidak ada informasi apa pun soal bantuan logistik," kata salah satu warga.
Penjarahan minimarket dan gudang logistik (termasuk gudang milik BULOG) adalah manifestasi ekstrem dari krisis pangan lokal yang seharusnya bisa dihindari jika distribusi bantuan dilakukan cepat dan menyeluruh.
Terkait insiden ini, pimpinan BNPB Letjen TNI Suharyanto, menyatakan bahwa sebagian warga mengambil bahan makanan atas dasar kebutuhan mendesak, bukan dengan niat merusak.
Namun, fakta bahwa warga merasa harus mengambil sendiri kebutuhan pokok mereka menunjukkan bahwa sistem distribusi bantuan dalam kondisi darurat gagal memastikan akses pangan dasar bagi korban secara merata dan tepat waktu.
Pemerintah pusat dan daerah telah mengirim bantuan logistik lewat pasukan, helikopter/pesawat angkut, serta lembaga tanggap darurat.
Ada upaya untuk mendistribusikan logistik ke wilayah-wilayah terdampak penuh rusak infrastruktur.
Namun, distribusi logistik dianggap terlambat dan tak merata.
Baca Juga: Maut di Perlintasan Tanpa Palang, KA Mutiara Timur Tabrak Mobil, 4 Orang Meninggal Dunia
Banyak korban bencana mengaku belum menerima bantuan saat kebutuhan pangan dan air sudah sangat mendesak.
Pemerintah baik pusat maupun provinsi menyarankan warga untuk bersabar karena mereka sedang memproses distribusi dan menyiapkan akses alternatif.
Tapi di tengah situasi kelaparan dan keputusasaan warga saat akses normal tertutup janji bantuan saja tidak cukup.
Pemerintah harus memastikan logistik pangan dan air bersih bisa tiba tepat waktu agar tragedi penjarahan seperti ini tak terulang.
Peristiwa di Sibolga–Tapteng bukan bacaan kriminal biasa.
Penjarahan ini adalah alarm bahwa dalam situasi darurat bencana, akses pangan dan logistik menjadi sangat kritis bagi keberlangsungan hidup terutama jika suplai dari luar terhambat.
Bagi warga, tindakan ini langkah darurat dalam rimba krisis.
Bagi pemerintah, ini panggilan keras sistem tanggap darurat perlu diperkuat, distribusi logistik dipercepat, dan koordinasi antar lembaga serta jalur alternatif segera dibuka.
Tanpa itu, apa pun rencana bantuan jangka panjang rehabilitasi, mitigasi, pembangunan ulang akan kehilangan makna bila saat bencana berikutnya, rakyat masih bisa terpaksa menjarah demi sesuap nasi.***