BEKASI.POJOKSATU.ID - Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memberantas dugaan penyaluran bantuan sosial (bansos) berdasarkan data fiktif yang menyebabkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar.
Lewat unggahan di akun media sosial @riekediahp, Rieke membeberkan bahwa praktik data fiktif dalam program bansos telah berlangsung lama dan kerap diabaikan. Ia menyoroti bahwa di tahun 2021, sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga tidak valid, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp126 triliun setiap tahun.
“Tak mungkin ada kesejahteraan jika pembangunan berdiri di atas data negara yang tidak akurat,” ujar Rieke kepada wartawan, Kamis, 7 Aguatus 2025.
Rieke menjelaskan bahwa bansos terdiri dari berbagai program. Sebagai ilustrasi, ia menyebut dua jenis bantuan: BPNT senilai Rp2,4 juta dan BLT Rp3,6 juta per orang per tahun. Jika keduanya dijumlahkan, maka satu orang penerima menerima Rp6 juta per tahun.
Mengacu pada data terbaru yang dirilis PPATK pada 2025, terdapat 10 juta data fiktif dalam penyaluran bansos. Dengan asumsi nilai bantuan Rp6 juta per orang per tahun, maka potensi kerugian negara bisa mencapai Rp60 triliun hanya dari dua program tersebut.
Ia menambahkan bahwa analisis tersebut belum mencakup program bantuan lain seperti subsidi energi, PBI BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni, dan subsidi pupuk yang juga menggunakan basis data serupa.
Atas kondisi ini, Rieke mendesak perbaikan sistem pendataan nasional dan mendukung langkah Presiden Prabowo untuk mewujudkan Satu Data Indonesia yang presisi dan berbasis desa atau kelurahan.
“Saya berharap Presiden Prabowo berani menjadikan dirinya Bapak Satu Data Indonesia,” tutup dia.***
