BEKASI.POJOKSATU.ID - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai 100 hari awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipenuhi sentimen positif publik.

Performa Prabowo di forum internasional, pidato yang menyentuh isu strategis, dan sikap tegas terhadap koruptor menjadi alasan utamanya. Namun, satu isu mendapat perhatian negatif: usulan Pilkada melalui DPRD.

Menurut pendiri LSI Denny JA, Denny Januar Ali, sentimen publik terhadap kebijakan Prabowo didominasi positif di tujuh program utama.

Program-program tersebut mencakup bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, hingga tenaga kerja. Namun, rencana Pilkada via DPRD hanya meraih sentimen positif sebesar 23,7% dan sentimen negatif mencapai 76,3%. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap melemahkan demokrasi dan berpotensi meningkatkan korupsi.

Baca Juga: Bela Petani Sumbawa Tolak Eksekusi Lahan, Susi Pudjiastuti Sentil Presiden Prabowo, Mereka Cinta Bapak

Rangkuman Sentimen Kebijakan Positif:
Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui: Sentimen positif 53,7%, kendala pada distribusi di daerah terpencil. Sementara Swasembada Pangan: 70% positif, meski ada keraguan soal efisiensi anggaran.

Kesejahteraan Guru 71,6% positif dengan dukungan publik yang kuat. Lalu, Transisi Energi Hijau: 58% positif, skeptis pada realisasi target ekonomi.

Penurunan Stunting: 52,7% positif, tantangan distribusi merata. Kemudian, Penyediaan Rumah untuk Rakyat: 53,7% positif, kritik pada pendanaan.

Terakhir, Kenaikan Upah Minimum Nasional (UMN): 52,6% positif, pengusaha khawatir dampaknya pada daya saing.

LSI menggunakan analisis berbasis teknologi melalui aplikasi LSI INTERNET untuk menggali opini digital. Penelitian dilakukan dari 20 November hingga 20 Desember 2024, mencakup data dari media sosial, media online, forum, dan podcast. Sentimen netral tidak dihitung, hanya yang positif dan negatif.

Baca Juga: Nasir Djamil Sebut Sensitivitas Publik Terusik Seolah Prabowo dan Yusril Pandang Remeh Korupsi

Denny JA mengingatkan pentingnya dukungan publik bagi keberhasilan kebijakan di awal pemerintahan. Ia menilai, isu Pilkada DPRD dapat merusak kepercayaan rakyat. Ia mengingatkan pengalaman serupa pada 2014 di era Presiden SBY, ketika wacana Pilkada via DPRD akhirnya dibatalkan karena penolakan publik.

“Jika Prabowo tetap konsisten dengan program pro-rakyat, ia berpotensi dikenang seperti pemimpin legendaris Asia lainnya, seperti Mahathir dan Lee Kuan Yew,” ujar Denny.***