POJOKSATU.ID- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani bakal melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ratusan barang milik Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh pihak Bea Cukai.
Benny mengatakan, akan meminta kewenangan kepada Presiden Jokowi sebagai kepala negara tertinggi untuk mengeluarkan barang milik PMI.
Adapun barang yang ditahan total ada 102 kontainer yang berisi barang-barang milik pekerja migran Indonesia.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Jessica Wongso, Ada Oknum Polisi yang Halangi Autopsi, Kini Dilaporkan ke Bareskrim
Dari jumlah tersebut terdiri dari 67 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, dan 35 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
"Hari ini kami akan mengirimkan surat ke Presiden Jokowi, Menteri Keuangan dan dan Menteri Perdagangan untuk menyampaikann kondisi yang terjadi saat ini. Kami hanya menyuarakan apa yang menjadi penderitaan, para PMI dengan segala kejengkelan yang dilakukan pihak terkait," kata Benny kepada wartawan saat konferensi pers di kantor BP2MI, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2023).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura itu mengaku siap bersujud di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) demi membela kepentingan pekerja migran Indonesia (PMI).
Baca Juga: Atasi Sampah Organik, Pemkot Bandung Bagikan Ribuan Kang Empos
Benny siap sujud memohon agar barang-barang milik PMI yang tertahan di beberapa pelabuhan dengan dalih melanggar ketentuan, bisa segera dilepas.
"Ibu Menteri Keuangan yang terhormat, jika syaratnya, Pak Zulkifli Hasan yang terhormat, syaratnya saya harus bersujud di kaki Anda berdua demi bebasnya, dilepasnya, dikeluarkannya barang-barang milik pekerja migran Indonesia, saya Benny Rhamdani akan melakukan itu," ucapnya.
"Tidak ada kehinaan bagi saya untuk melakukan itu, sepanjang yang saya lakukan itu untuk menyelamatkan para pekerja migran Indonesia atas barang-barang yang ditahan," tuturnya.
Baca Juga: Pemkab Karawang Raih Penghargaan dari Gubernur Jabar
Lebih lanjut, mantan Anggota DPD RI itu menjamin bahwa seluruh barang-barang milik PMI yang ditahan bukan untuk diperjualbelikan, namun hanya sebatas kado atau oleh-oleh bagi keluarga di kampung halaman.
"Mari bangun mindset baru, jangan pernah curigai PMI seolah-olah jika barang yang dikirim PMI, mungkin dicurigai untuk bisnis. Mereka ngirim barang untuk diperjualbelikan," tutur Benny.
"Saya Benny Rhamdani, Kepala BP2MI bisa mempertanggungjawabkan mereka tidak untuk berbisnis. Mereka mengirim barang apakah bekas atau baru, hanya untuk bagaimana mereka memberikan sesuatu apakah hadiah atau kado untuk keluarganya tercinta di kampung halamannya, ibu-bapaknya, adik-kakaknya. Bahkan anak-anaknya, suami atau istrinya, sekadar untuk itu," sambung Benny.
Baca Juga: Pemkab Karawang Raih Penghargaan Digitalisasi Ekonomi Terbaik dari Bank Indonesia
Benny mengungkapkan, banyak dari PMI yang meluapkan kemarahannya akibat tertahannya barang-barang mereka. Amarah ini cukup banyak disampaikan di media sosial (medsos), bahkan menyasar akun resmi BP2MI.
"Wajar kalau PMI jengkel, wajar kalau PMI akhirnya mencaci maki pemerintahnya sendiri. Walaupun tadi ada yang keliru, caci-maki kemarahannya ke BP2MI, nah itu salah. Padahal BP2MI pihak yang memperjuangkan apa yang disuarakan para pekerja migran Indonesia," kata dia.
BP2MI mendesak agar pihak di kepabeanan mempercepat proses pengeluaran barang-barang PMI di kedua pelabuhan tersebut.
Itu Juga agar diberlakukan peraturan yang sesuai ketentuan, sehingga barang-barang PMI di gudang penimbunan sementara tidak cepat rusak, dan tidak menambah biaya yang tinggi bagi perusahaan jasa titipan.
Terlebih, memasuki akhir tahun barang-barang PMI dari luar negeri diperkirakan meningkat, mengingat momen Natal dan tahun baru.
"Bisa jadi kalau peraturannya lama dikeluarkan ini menghadapi Desember, barang-barang kiriman untuk digunakan tahun baru keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, ibu-bapaknya,"
"Atau hadiah Natal untuk teman-teman yang Nasrani dikirim dari negara-negara penempatan yang saya sebutkan tadi, ini tidak akan sampai. Jadi sampai kapan kita terus melukai perasaan PMI? Sampai kapan kita membuat kebijakan yang mengecewakan rakyatnya sendiri?" papar Benny.
"Mudah-mudahan pesan ini sampai kepada Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan dan juga semoga pesan ini sampai kepada Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani," tegas Benny.***