POJOKSATU.id – Puisi berjudul “Sontoloyo!” karya Fadli Zon yang ditulis pada 25 Oktober 2018 kembali ramai diperbincangkan.

Bukan semata karena bahasa sindirannya yang tajam, tetapi karena posisi Fadli kini sudah berubah jauh dibandingkan saat puisi tersebut lahir.

Pada 2018, Fadli Zon merupakan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang berada di luar pemerintahan Joko Widodo.

Saat itu, ia menggunakan puisi untuk mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah, terutama mengenai ekonomi, impor beras, pengangguran, utang dan pelemahan rupiah.

Baca Juga: Febiona Purban Korban Keracunan MBG Bolak-balik Rumah Sakit, BGN Belum Yakin Hilang Ingatan

Kini, Fadli Zon berada di sisi berbeda. Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kebudayaan dalam Kabinet Merah Putih.

Perubahan posisi inilah yang membuat kembali muncul pertanyaan publik: apakah kritik Fadli pada 2018 kini berubah menjadi ukuran yang harus ia jawab sendiri ketika berada di dalam pemerintahan?

 

Pada 2018, Fadli menyebut “rezim sontoloyo”

Puisi Fadli dibuat setelah Presiden Joko Widodo ketika itu menggunakan istilah “politikus sontoloyo” dalam pidatonya.

Alih-alih menanggapi secara biasa, Fadli menjadikannya bahan puisi.

Salah satu bagian yang paling mengundang perhatian adalah frasa “rezim sontoloyo!” yang diarahkan pada pemerintah saat itu.

Isi puisinya juga menyoroti berbagai persoalan yang menurut Fadli menjadi kelemahan pemerintahan ketika itu, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga persoalan harga dan utang.

Baca Juga: Paper Test Negatif Belum Berarti Bandara Bakal Aman, Ini yang Masih Dipantau dari Abu Anak Krakatau

Fadli kemudian tidak berhenti pada puisi.

Pada November 2018, karya tersebut bahkan diubah menjadi lagu dan dinyanyikan bersama Alang serta Ahmad Dhani. Fadli mengunggah video lagu tersebut melalui media sosialnya.

Dalam penjelasannya saat itu, Fadli mengatakan puisi tersebut lahir secara spontan setelah istilah “sontoloyo” menjadi perbincangan nasional.

 

Sebelas tahun kemudian, posisinya berubah total

Kini konteksnya berbeda.

Fadli bukan lagi legislator oposisi, ia merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Menteri Kebudayaan.

Status tersebut tercantum dalam daftar resmi Kabinet Merah Putih yang diterbitkan Sekretariat Negara.

Dalam beberapa bulan terakhir, Fadli aktif mendampingi agenda Presiden Prabowo di bidang kebudayaan.

Pada 1 September 2026, misalnya, Prabowo menerima Fadli di Hambalang untuk membahas sejumlah usulan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan bagi tokoh yang dinilai berjasa kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Baca Juga: Tiga Bandara Kembali Beroperasi, Apa yang Berubah Setelah Abu Vulkanik Anak Gunung Krakatau?

Artinya, orang yang pada 2018 menggunakan puisi untuk mengkritik pemerintah kini ikut berada dalam struktur yang membuat dan menjalankan kebijakan pemerintah.

Di sinilah puisi lama itu kembali memperoleh konteks baru.

 

Kritik lama berubah menjadi cermin

Menariknya, isi kritik Fadli pada 2018 sebenarnya bukan hanya persoalan politik praktis.

Ia mempertanyakan indikator ekonomi, kondisi lapangan kerja, harga, utang dan bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan.

Ketika berada di luar pemerintahan, pertanyaan-pertanyaan tersebut relatif mudah dilontarkan dari posisi pengkritik.

Namun ketika seseorang masuk ke dalam pemerintahan, standar penilaiannya berubah.

Ia tidak lagi hanya bertugas mengkritik.

Baca Juga: Jangan Anggap Sepele Abu Vulkanik, Mata dan Pernapasan Harus Dilindungi

Ia ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana pemerintahan bekerja.

Karena itu, puisi “Sontoloyo!” sekarang dapat dibaca sebagai semacam arsip politik yang mengingatkan publik tentang standar yang dulu digunakan Fadli untuk menilai pemerintah.

Pertanyaannya bukan apakah Fadli masih menggunakan kata-kata yang sama.

Pertanyaannya adalah apakah standar kritik yang ia pakai dulu juga tetap ia pegang ketika partainya sekarang berada di dalam kekuasaan.

 

Pemerintahan Prabowo juga punya ukuran yang harus dipenuhi

Pemerintahan Prabowo sendiri telah berulang kali menyatakan komitmen pada pemerintahan yang demokratis, penegakan hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Dalam perkembangan terbaru, misalnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang juga kader Gerindra mengatakan pemerintahan Prabowo lebih demokratis dibanding pemerintahan sebelumnya.

Namun klaim seperti itu pada akhirnya harus diuji melalui praktik pemerintahan, bukan hanya pernyataan politik.

Hal yang sama berlaku bagi Fadli Zon.

Baca Juga: Serius Nonsense

Dulu ia menggunakan puisi untuk menuntut pemerintah lebih peka terhadap masalah rakyat.

Sekarang, publik memiliki hak yang sama untuk menilai apakah pemerintahan yang ia dukung benar-benar memenuhi standar tersebut.

 

Tidak berarti puisi 2018 “salah”

Menghidupkan kembali puisi itu juga tidak berarti seluruh kritik Fadli pada 2018 otomatis menjadi keliru.

Sebaliknya, kritik politik pada dasarnya memang merupakan bagian dari demokrasi.

Masalahnya muncul ketika standar yang digunakan berubah tergantung posisi politik.

Karena itu, yang menarik dari “Sontoloyo!” bukan sekadar pilihan katanya.

Yang menarik adalah rekam jejak kritiknya.

Baca Juga: STPN Resmi Berubah Menjadi Politeknik Agraria STPN, Buka Tiga Program Studi Baru

Seorang politisi dapat berpindah dari oposisi ke pemerintahan.

Itu merupakan hal yang lazim dalam politik.

Namun ketika posisi berubah, publik biasanya tidak melupakan pernyataan-pernyataan lama yang pernah dibuat.

Justru di situlah konsistensi diuji.

 

Dulu kritik pemerintah, kini berada di dalam pemerintah

Fadli Zon sendiri telah melewati perjalanan politik yang panjang.

Pada 2018, ia merupakan salah satu suara Gerindra yang keras mengkritik pemerintahan Jokowi. Ia juga aktif menggunakan puisi sebagai medium sindiran politik.

Sekarang, ia menjadi salah satu pejabat yang ikut menjalankan pemerintahan Prabowo.

Perubahan tersebut tentu sah dalam sistem politik demokratis.

Baca Juga: MBG di Sejumlah Wilayah Dihentikan Sementara akibat PJJ, BGN Tegaskan Bukan Penghentian Permanen

Tetapi publik juga berhak mengingat apa yang pernah diucapkan.

Dan justru karena Fadli pernah begitu vokal tentang bagaimana pemerintah seharusnya bekerja, standar publik terhadapnya kini bisa menjadi lebih tinggi.

Bukan karena ia pernah menjadi oposisi.

Melainkan karena ia sendiri pernah menetapkan ukuran kritik tersebut.

 

“Sontoloyo” kini punya makna politik yang berbeda

Pada 2018, kata “sontoloyo” digunakan sebagai senjata retoris untuk menyerang pemerintah.

Pada 2026, kata itu justru dapat berfungsi sebagai pengingat.

Bukan untuk mengatakan bahwa pemerintahan sekarang layak disebut demikian—itu merupakan kesimpulan politik yang tidak bisa dibuat hanya berdasarkan satu puisi.

Tetapi untuk mengingatkan bahwa orang yang hari ini berada di dalam kekuasaan adalah orang yang kemarin pernah mengkritik penggunaan kekuasaan tersebut.

Karena itu, publik tidak perlu memperdebatkan siapa yang paling benar antara 2018 dan sekarang.

Baca Juga: OMI 2026 Diikuti 230 Ribu Peserta, Meningkat 12,7 Persen dari Tahun Lalu

Ukuran yang lebih sehat adalah melihat apakah prinsip yang dulu diperjuangkan tetap berlaku ketika situasinya berbalik.

Sebab politik yang konsisten bukan politik yang tidak pernah berubah posisi.

Politik yang konsisten adalah ketika seseorang berpindah posisi, tetapi standar yang digunakannya untuk menilai kekuasaan tetap sama.

Dan di situlah puisi “Sontoloyo!” karya Fadli Zon kembali menarik perhatian publik pada 2026.