POJOKSATU.id – Rencana aksi besar-besaran ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu yang sedianya digelar pada 7 September 2026 akhirnya batal.
Sebelumnya, sekitar 35 ribu PPPK dan PPPK paruh waktu disebut akan turun ke Jakarta dan berkumpul di sekitar Istana Negara untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait status kepegawaian dan karier mereka.
Namun, perkembangan terbaru membuat rencana aksi tersebut berubah arah.
Pembatalan aksi terjadi setelah 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca Juga: Kabar Lega Bagi PPPK Paruh Waktu, BKN Buktikan Skema Pengangkatan Penuh Waktu Sudah Jalan!
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah menyebut pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan terhadap empat tuntutan yang selama ini diperjuangkan para PPPK.
4 Tuntutan PPPK Diklaim Dikabulkan
Menurut Fadlun, terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Tuntutan pertama berkaitan dengan nasib PPPK paruh waktu.
Mereka meminta agar seluruh PPPK paruh waktu dari berbagai jabatan, mulai dari tenaga teknis, tenaga kesehatan hingga guru, dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2026.
Tuntutan kedua adalah pengangkatan PPPK dari seluruh jabatan menjadi PNS pada 2027 tanpa memandang usia.
Baca Juga: Pengumuman Pasca Sanggah PPPK Sekolah Rakyat 2026, Cek Jadwal dan Link Hasil Seleksi
Sementara tuntutan ketiga berkaitan dengan pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK pada 2026.
Adapun tuntutan keempat juga menjadi bagian dari hasil pembahasan antara perwakilan forum PPPK dengan pimpinan DPR.
Fadlun menyebut seluruh tuntutan tersebut mendapat respons positif dalam pertemuan dengan Dasco.
“Empat tuntutan PPPK dan PPPK paruh waktu dipenuhi dan Pak Dasco minta waktu sebulan,” kata Fadlun.
Baca Juga: Guru PPPK Tak Otomatis Jadi PNS, 900 Ribu Berebut 500 Ribu Formasi pada 2027
Karena klaim tersebut, rencana aksi yang sebelumnya dipersiapkan dengan jumlah massa mencapai puluhan ribu orang akhirnya dibatalkan.
Sempat Disiapkan, Massa PPPK Bisa Capai 35 Ribu Orang
Sebelumnya, rencana demonstrasi PPPK dan PPPK paruh waktu menjadi perhatian karena jumlah massa yang disebut cukup besar.
Aliansi Merah Putih bersama sejumlah organisasi PPPK bahkan menyebut sekitar 35 ribu orang akan mengikuti aksi tersebut.
Rencana aksi itu merupakan hasil kesepakatan dari 16 organisasi PPPK dan PPPK paruh waktu.
Mereka berencana membawa tuntutan mengenai kepastian status, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu, peluang menjadi PNS hingga pengembangan karier ASN PPPK.
Baca Juga: Gus Fawait Pastikan Pemkab Jember Bantu Proses Status PPPK Penuh Waktu, Urus Surat Sehat Digratiskan
Situasi tersebut membuat isu PPPK menjadi salah satu perhatian menjelang 7 September.
Namun, setelah adanya komunikasi antara perwakilan PPPK dan DPR, rencana aksi tersebut akhirnya tidak dilanjutkan.
Dasco Minta Waktu Sebulan
Meski tuntutan disebut telah dipenuhi, masih terdapat proses yang harus ditunggu.
Fadlun menyampaikan bahwa Sufmi Dasco Ahmad meminta waktu selama satu bulan untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan para PPPK.
Artinya, pernyataan mengenai tuntutan yang “dikabulkan” belum serta-merta berarti seluruh proses pengangkatan atau perubahan status kepegawaian langsung berlaku.
Baca Juga: Pendaftaran Perlinsos Digital Resmi Diperpanjang Hingga Akhir 2026, Simak Cara Daftarnya Lewat HP!
Masih diperlukan tindak lanjut dan mekanisme kebijakan sesuai aturan yang berlaku.
Hal ini menjadi penting karena salah satu tuntutan PPPK menyangkut pengangkatan menjadi PNS, sementara proses tersebut berkaitan dengan regulasi dan kebijakan kepegawaian negara.
Nasib PPPK Paruh Waktu Jadi Sorotan
Persoalan PPPK paruh waktu memang menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan oleh tenaga honorer.
Selain besaran penghasilan, persoalan kepastian status dan peluang beralih menjadi PPPK penuh waktu juga menjadi perhatian.
Alih status atau pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu direncanakan mulai awal 2027.
Karena itu, tuntutan agar PPPK paruh waktu dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2026 menjadi isu yang cukup sensitif bagi para tenaga honorer yang telah lama menunggu kepastian status.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR harus memastikan setiap kebijakan pengangkatan tetap memiliki dasar hukum dan mempertimbangkan kemampuan anggaran negara maupun daerah.
Demo Batal, PPPK Kini Menunggu Realisasi
Batalnya aksi 7 September menjadi kabar yang melegakan bagi sejumlah pihak karena potensi pengerahan puluhan ribu massa tidak lagi terjadi.
Baca Juga: Nggak Jadi Dipecat, Ini Putusan Banding Pengadilan Militer Kasus 2 Anggota TNI Penyiram Air Keras!
Namun, pekerjaan berikutnya justru berada pada tahap realisasi.
Jika benar empat tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti, para PPPK dan PPPK paruh waktu kini tinggal menunggu bagaimana hasil pertemuan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Terlebih, Dasco disebut meminta waktu satu bulan untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut.
