POJOKSATU.id — Presiden Prabowo Subianto kembali menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu kunci untuk memperkuat Indonesia.
Dalam pidatonya pada pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026), Presiden mengatakan praktik korupsi menyebabkan kekayaan Indonesia hilang dan dibawa ke luar negeri.
Pernyataan tersebut diberitakan Memorandum Disway dan kemudian dipublikasikan pula melalui kanal resmi pemerintah.
“Kita harus berani memberantas korupsi karena korupsi ini yang mengakibatkan banyak kekayaan kita hilang dibawa lari ke luar negeri.”
Baca Juga: GURU HONORER MASUK BABAK BARU: BUKAN LAGI SEKADAR SOAL LULUS PPPK
Prabowo mengatakan pemerintah mulai menutup celah kebocoran tersebut.
Menurut Presiden, pemerintah juga telah melakukan penghematan anggaran hingga ratusan triliun rupiah.
Dana hasil penghematan tersebut, kata Prabowo, diarahkan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok yang paling membutuhkan.
“Dari penghematan-penghematan kita, sudah ratusan triliun yang bisa kita hemat. Uang itulah yang kita gunakan untuk sebesar-besarnya membantu rakyat yang paling miskin, yang paling tidak berdaya.”
Pernyataan tersebut membuka satu pertanyaan penting dalam pengelolaan keuangan negara.
Baca Juga: Gempa 7,7 Guncang Flores, 111 Orang Meninggal dan Warga Masih Hadapi Dampak Pascabencana
Jika pemerintah mampu menghemat anggaran dalam jumlah besar, bagaimana dampaknya dapat diukur oleh masyarakat?
Inilah yang akan menjadi ukuran berikutnya.
Sebab penghematan anggaran pada akhirnya baru memiliki arti jika uang tersebut benar-benar dialihkan kepada program yang memberikan manfaat.
Misalnya, penghematan dapat tercermin melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, perlindungan kelompok miskin atau program produktif yang menciptakan lapangan kerja.
Dalam konteks tersebut, pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran memiliki hubungan yang erat.
Semakin sedikit kebocoran, semakin besar ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program publik.
Presiden juga menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia dapat bangkit menjadi negara yang semakin kuat.
“Insyaallah negara kita akan tambah kuat.”
Namun, optimisme tersebut tetap membutuhkan pembuktian melalui data.
Publik pada akhirnya akan menilai bukan hanya berapa besar anggaran yang berhasil dihemat, tetapi juga bagaimana uang tersebut digunakan dan siapa yang menerima manfaatnya.
Karena itu, tantangan berikutnya pemerintah bukan sekadar mengejar efisiensi.
Pemerintah perlu memastikan efisiensi tersebut dapat dilacak, dipertanggungjawabkan dan terlihat dampaknya di tengah masyarakat.
Baca Juga: Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen, Tapi Ada Satu Angka yang Menunjukkan APBN Masih Jadi Penopang Utama
Jika berhasil, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi agenda hukum.
Ia dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kemampuan negara membiayai pembangunan.
.webp)
