POJOKSATU.id - Presiden RI, Prabowo Subianto langsung bergerak membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) begitu tiba di Kalimantan Barat, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk melihat perkembangan terbaru sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan bersama.

Rapat tersebut digelar di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Pontianak.

Sejumlah menteri, pimpinan lembaga, serta unsur pemerintah daerah hadir dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: Latihan Soal OSN Final Biologi SMA 2026, Hadapi 10 Soal Ini untuk Menguji Kemampuan Analisis

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melaporkan bahwa delapan pimpinan kementerian/lembaga dari pemerintah pusat dan 10 unsur pemerintah daerah telah hadir.

Termasuk gubernur, kapolda, pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari Daerah, di Posko Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan.

"Saat ini kita berada di Pontianak, Kalimantan Barat,” ujar Seskab Teddy.

Ratusan Hotspot Terdeteksi

Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan kondisi titik panas berdasarkan pemantauan satelit selama 24 jam.

Baca Juga: Rupiah Makin Perkasa, Ditutup Rp17.685 per Dolar AS dan Terkuat dalam 3 Bulan Terakhir

Tenaga Ahli Kepala BNPB Brigjen TNI (Purn) Asrianus Bulo menyebut terdapat 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.

Selain itu, terpantau 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah.

Sebaran titik panas tersebut terutama berada di wilayah selatan dan timur Kalimantan Barat.

Beberapa daerah yang menjadi perhatian antara lain Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau, Sintang, dan Sambas.

“Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kayong Utara di wilayah sektor Selatan. Kemudian di wilayah timur juga Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Sambas,” jelasnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo.

Kedatangannya ke Kalbar memang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi karhutla.

“Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi,” ujar Presiden Prabowo.

Hujan Mulai Dipantau

Selain perkembangan hotspot, pemerintah juga membahas peluang hujan yang dapat membantu penanganan karhutla.

Berdasarkan prakiraan yang disampaikan dalam rapat, hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun terutama di wilayah Kalimantan Barat bagian timur pada 21 hingga 27 Agustus 2026.

Peluang hujan tersebut menjadi penting di tengah masih dinamisnya aktivitas kebakaran.

Pemerintah pun menyiapkan langkah lanjutan melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC.

Sebelumnya, OMC telah dilaksanakan pada 11-18 Agustus 2026.

Namun, operasi tersebut sempat dihentikan karena kondisi awan yang tersedia belum memadai.

Kini, pemerintah kembali melihat adanya peluang untuk menjalankan operasi tersebut.

“Kemudian kami sudah rapat dengan BMKG bahwa potensi awal akan terjadi pada tanggal 23-27 sehingga kami akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca,” tutur Bulo.

Prabowo Ingin Penanganan Terkoordinasi

Kehadiran langsung Presiden Prabowo di Kalimantan Barat menjadi langkah penting dalam melihat perkembangan karhutla dari dekat.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, serta unsur terkait menjadi bagian penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terarah.

Dengan seluruh unsur berada dalam satu posko, perkembangan titik panas dan kondisi cuaca dapat terus dipantau untuk menentukan langkah berikutnya.

Bagi masyarakat di wilayah yang terdampak, kondisi ini tentu membutuhkan kewaspadaan.

Apalagi, sebaran hotspot masih ditemukan di sejumlah kabupaten dan upaya penanganan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Karhutla bukan hanya persoalan api yang harus dipadamkan, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Rapat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo menunjukkan bahwa penanganan membutuhkan kerja bersama dan keputusan yang cepat.

Semoga langkah terkoordinasi di Kalimantan Barat mampu menekan titik panas dan membuat masyarakat bisa kembali menjalani aktivitas dengan lebih aman.***