POJOKSATU.id – Pemerintah menegaskan bahwa posisi kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan besaran penghasilan setiap bulan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, penentuan kelompok kesejahteraan masyarakat mempertimbangkan berbagai indikator sosial ekonomi.
Karena itu, anggapan bahwa seseorang dengan penghasilan tertentu otomatis masuk kelompok masyarakat paling sejahtera tidak bisa dijadikan patokan.
Penjelasan tersebut disampaikan Gus Ipul untuk meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat mengenai penentuan desil dalam DTSEN.
Baca Juga: Gus Ipul Dorong Pemutakhiran DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi di Dearah ini!
Menurut dia, pengukuran kesejahteraan merupakan proses yang dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah variabel.
“Jadi kita tidak melihat penghasilan saja ya. Itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS, karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak.”
Dengan mekanisme tersebut, DTSEN membagi masyarakat ke dalam sejumlah kelompok atau desil berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Penentuan tersebut berada dalam kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan indikator sosial ekonomi yang lebih luas.
Data DTSEN Tidak Bersifat Permanen
Hal lain yang perlu dipahami masyarakat adalah posisi seseorang dalam DTSEN bukan status yang berlaku selamanya.
Kondisi sosial ekonomi keluarga dapat berubah seiring waktu. Perubahan pekerjaan, pendapatan, kepemilikan aset maupun kondisi rumah tangga dapat memengaruhi hasil pemutakhiran data.
Gus Ipul sebelumnya menekankan pentingnya masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembaruan data.
Dengan demikian, kondisi warga yang tercatat dalam sistem dapat lebih sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila menemukan ketidaksesuaian data.
termasuk ketika warga yang membutuhkan bantuan sosial justru belum tercatat sebagai penerima.
“Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data ini,” ujar Gus Ipul.
Baca Juga: Kemensos Perkuat Sinergi Data Tunggal dan Sekolah Rakyat Bersama Kepala Daerah
Bukan Sekadar Persoalan Gaji
Persoalan DTSEN pada akhirnya tidak sesederhana membandingkan nominal gaji dengan kategori desil.
BPS menggunakan sejumlah indikator sosial ekonomi untuk menentukan posisi masyarakat, sementara data tersebut dapat diperbarui mengikuti perubahan kondisi di lapangan.
Karena itu, masyarakat yang merasa data ekonominya tidak sesuai dapat memanfaatkan mekanisme pengusulan atau sanggahan yang disediakan pemerintah.
Langkah tersebut penting agar kebijakan bantuan sosial dapat menyasar kelompok yang memang membutuhkan.
Baca Juga: Kemensos Gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Jadi Acuan Baru Penerima Bansos di Tahun 2025
Gus Ipul juga mengajak masyarakat tidak langsung menyimpulkan kondisi kesejahteraan seseorang hanya dari penghasilan yang terlihat.
Data sosial ekonomi memiliki banyak komponen yang perlu dibaca secara menyeluruh.
Dengan pemutakhiran secara berkala dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap DTSEN dapat menjadi basis data yang semakin akurat untuk menentukan berbagai kebijakan sosial dan penyaluran bantuan.***
