POJOKSATU.id - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75 persen pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Keputusan tersebut sejalan dengan ekspektasi konsensus.

Sementara itu, suku bunga lending facility tetap berada di level 6,5 persen dan deposit facility sebesar 4,75 persen.

Rapat Dewan Gubernur kali ini menjadi perhatian karena merupakan rapat pertama di bawah kepemimpinan Destry Damayanti sebagai gubernur sementara BI setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri pada Juli 2026.

Selain mempertahankan suku bunga, BI juga mengumumkan sejumlah kebijakan baru.

Fokusnya mencakup penguatan pasar keuangan, peningkatan arus modal, hingga dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transaksi digital.

Insentif Swap Lindung Nilai Diperluas
Salah satu kebijakan yang diperluas adalah insentif swap lindung nilai sebesar 12,5 persen.

Sebelumnya, insentif tersebut diterapkan untuk transaksi aliran portofolio.

Kini cakupannya diperluas sehingga dapat digunakan untuk pinjaman luar negeri oleh bank dan foreign direct investment (FDI).

Transaksi swap lindung nilai tersebut memiliki jangka waktu paling lama 12 bulan, dengan masa kontrak paling lama tiga tahun.

Kontrak juga dapat diperpanjang atau rollover sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai.

Kebijakan baru tersebut mulai berlaku pada pekan kedua September 2026 untuk dana yang masuk sejak 1 Juli 2026.

Perluasan ini diharapkan dapat memberikan insentif tambahan bagi masuknya dana asing sekaligus membantu pengelolaan risiko nilai tukar.

Bagi sektor perbankan, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak positif terhadap likuiditas sistem.

Ketika akses terhadap pendanaan luar negeri semakin terbuka, kompetisi dalam memperoleh sumber dana dapat berkurang dan biaya dana atau cost of funds berpotensi lebih rendah.

BI Siapkan Infrastruktur Yuan di Pasar Domestik
BI juga terus mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

Salah satunya melalui penyediaan likuiditas yuan China di pasar domestik.

Fasilitas tersebut akan didukung Renminbi Clearing Bank yang ditargetkan mulai beroperasi paling lambat pada kuartal IV 2026.

Bank sentral China atau People’s Bank of China (PBoC) telah menunjuk Bank of China sebagai bank kliring pertama.

BI juga mendorong salah satu bank BUMN untuk menjadi bank kliring kedua.

Namun, proses administrasinya masih berlangsung dan identitas bank tersebut belum diumumkan.

Langkah ini diharapkan memperkuat infrastruktur transaksi yuan sekaligus memperdalam pasar valuta asing domestik.

Kartu Kredit Indonesia dan QRIS Diperluas
Dari sisi transaksi digital, BI juga memperluas implementasi Kartu Kredit Indonesia untuk segmen retail.

Kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 sebagai salah satu alternatif pembiayaan tertunda atau deferred payment.

BI juga memperluas kebijakan merchant discount rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen untuk seluruh kategori merchant dengan nilai transaksi hingga Rp100.000.

Kebijakan baru itu akan mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

Sebelumnya, batas transaksi yang mendapatkan MDR 0 persen berada pada nominal minimum Rp500.000.

Perluasan tersebut diharapkan dapat menekan biaya transaksi bagi merchant sekaligus mendorong semakin banyak pelaku usaha menggunakan pembayaran digital.

BI Lebih Optimistis terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Secara umum, arah kebijakan BI masih melanjutkan strategi yang sudah berjalan.

Suku bunga dipertahankan, sementara insentif untuk menarik aliran dana asing diperluas.

Namun, ada nada yang lebih optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah indikator makro pada Juli 2026 menunjukkan perkembangan positif.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat, pertumbuhan kredit mengalami akselerasi, inflasi tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi dinilai masih solid.

Destry juga menyebut aliran dana asing tetap masuk meskipun yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mengalami penurunan selama dua pekan berturut-turut.

Inflow tercatat mencapai US$1,8 miliar sejak awal Agustus 2026.

Kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pendekatan melalui pemberian insentif masih mampu menarik dana ke pasar domestik.

Meski demikian, BI belum sepenuhnya bisa berlepas tangan dari berbagai risiko yang berpotensi muncul.

Dua Risiko Masih Jadi Perhatian
Risiko pertama berkaitan dengan inflasi. Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman memperkirakan inflasi hingga akhir tahun sedikit berada di atas 3 persen.

Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah risiko El Nino yang diperkirakan menguat hingga Oktober 2026.

Risiko kedua berasal dari arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat.

BI memproyeksikan The Fed berpotensi menaikkan suku bunga satu kali pada kuartal IV 2026.

Jika benar terjadi, kondisi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan BI untuk merespons tekanan terhadap stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan.

Karena itu, keputusan mempertahankan BI Rate 5,75 persen bukan berarti tantangan ekonomi sudah sepenuhnya mereda.

BI masih harus menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan stabilitas rupiah.

Pemerintah Beri Ruang TINS Beli Timah dari Masyarakat
Di sektor komoditas, pemerintah memberikan ruang sementara bagi PT Timah Tbk untuk tetap membeli timah yang diproduksi dan beredar dari masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra menyampaikan kebijakan tersebut pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Langkah ini dilakukan sembari pemerintah menyiapkan peraturan presiden terkait tata kelola pertimahan.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya PT Timah menghadapi kendala pasokan bijih.

Manajemen sebelumnya memberikan panduan volume penjualan kuartal III 2026 kurang lebih sama dengan kuartal II 2026 yang berada di level 4.975 ton.

PIPA Siapkan Akuisisi Perusahaan Migas
PT Oxala Energi International melalui pengendalinya, PT Morris Capital Indonesia, juga menargetkan penyelesaian perjanjian akuisisi pada Agustus 2026.

Perusahaan target bergerak di bidang perdagangan alat teknik, konstruksi, dan jasa konsultan teknik.

Sejak 2025, perusahaan tersebut mulai melakukan ekspansi ke bisnis minyak dan gas bumi.

Nilai kontrak yang dimiliki perusahaan target disebut mencapai lebih dari US$100 juta.

Potensi pendapatannya diperkirakan sekitar Rp250 miliar per tahun dengan proyeksi margin EBITDA sekitar 60 persen.

Untuk membiayai transaksi tersebut, PIPA masih mengkaji sejumlah alternatif, termasuk rights issue dan penerbitan surat utang.

RUPSLB untuk meminta persetujuan atas rencana transaksi ditargetkan berlangsung paling lambat Maret 2027 setelah seluruh proses dan persyaratan terpenuhi.

BYAN Bantah Tahu Rencana Akuisisi 62 Persen Saham
Bayan Resources juga memberikan klarifikasi kepada BEI mengenai kabar rencana transaksi akuisisi sekitar 62 persen saham perseroan oleh Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam atau pihak yang terafiliasi dengannya.

Perseroan menyatakan tidak mengetahui adanya rencana transaksi tersebut.

Namun, pengendali perseroan disebut telah menyampaikan bahwa mereka dapat mempertimbangkan berbagai kesempatan dan peluang untuk memaksimalkan investasi di perseroan.

Klarifikasi itu muncul setelah saham BYAN melonjak 20 persen pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Dengan demikian, kabar mengenai kemungkinan transaksi tersebut belum dapat dianggap sebagai kepastian transaksi akuisisi.

APEX Dapat Kontrak Pengeboran US$74,3 Juta
Apexindo Pratama Duta mendapatkan kontrak pengeboran laut senilai US$74,3 juta dari PT Pertamina Hulu Mahakam.

Pekerjaan tersebut akan dilakukan di wilayah Delta Mahakam, Kalimantan Timur, dengan durasi dua tahun pasti dan satu tahun tambahan sebagai opsi.

Kontrak ini menjadi tambahan aktivitas bagi perusahaan di tengah kebutuhan jasa pengeboran untuk mendukung kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

IRSX Siapkan Rights Issue hingga 12,4 Miliar Saham
Folago Global Nusantara berencana melakukan rights issue hingga sekitar 12,4 miliar saham baru.

Aksi tersebut berpotensi menyebabkan dilusi hingga 66,67 persen.

Namun, harga pelaksanaan dan rasio rights issue belum ditentukan.

Dana yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk ekspansi dan pengembangan usaha, termasuk kebutuhan belanja modal atau capex maupun biaya operasional atau opex.

Aksi korporasi itu juga akan disertai penerbitan waran hingga sekitar 1,9 miliar lembar.

Setiap 100 saham baru hasil pelaksanaan rights akan mendapatkan 15 waran.

Rencana tersebut akan dibahas dalam RUPSLB pada 24 September 2026.

Penjualan Semen INTP Meningkat
Indocement Tunggal Prakarsa mencatat kenaikan volume penjualan semen sebesar 13 persen secara tahunan pada Juli 2026.

Peningkatan tersebut didukung kondisi cuaca yang lebih kering serta efek low-base.

Secara kumulatif selama tujuh bulan pertama 2026, volume penjualan semen naik 6,4 persen yoy.

Sebagai pembanding, pada periode yang sama tahun sebelumnya volume penjualan mengalami kontraksi 3,8 persen yoy.

Pangsa pasar pada Juli 2026 juga meningkat menjadi 31,3 persen dari 29,2 persen pada Juli 2025.

Namun, secara kumulatif tujuh bulan, market share tercatat 28,6 persen, turun dari 29,4 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan jenis produknya, volume penjualan semen kantong meningkat 11 persen yoy selama tujuh bulan 2026.

Sementara penjualan semen curah tumbuh lebih tinggi, yakni 19 persen yoy.

PRDA Siapkan Buyback Rp150 Miliar
Prodia Widyahusada berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan alokasi dana maksimal Rp150 miliar.

Buyback dijadwalkan berlangsung pada 20 Agustus hingga 19 November 2026.

Aksi tersebut tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham karena adanya relaksasi dari OJK untuk mendukung stabilisasi pasar modal.

Berbagai kebijakan dan aksi korporasi tersebut menunjukkan pasar domestik masih bergerak dinamis.

BI berupaya menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang pertumbuhan, sementara pelaku usaha terus mencari peluang ekspansi dan penguatan likuiditas.

Nah, keputusan BI mempertahankan bunga 5,75 persen menjadi sinyal bahwa ruang untuk menjaga pertumbuhan masih dibuka, tetapi kewaspadaan tetap tinggi.

Di tengah arus modal, risiko inflasi, kebijakan global, dan geliat aksi korporasi, pasar masih akan mencari arah.

Bagi pelaku usaha maupun investor, momentum seperti ini mengingatkan bahwa peluang dan risiko memang selalu berjalan berdampingan.***