POJOKSATU.id, JAKARTA—Para peserta demo dan masyarakat merasa sulit mengakses internet dan media sosial saat demo 12 Juni 2026 di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Tidak saja itu, warga juga sulit mengakses CCTV yang berada di sekitar lokasi demo pada 12 Juni lalu.
Pegawai Diskominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjawab spekulasi liar yang menuding pemerintah sengaja mematikan akses CCTV karena panik atau berupaya menyembunyikan kejadian tertentu saat demonstrasi.
Baca Juga: Viral TKW Indonesia Dianiaya 4 Majikan di Malaysia, Dipukuli dan Ditampar Berulangkali
Ia mengaku bisa memahami banyaknya pertanyaan dan asumsi yang berkembang di media sosial.
Namun, ia menegaskan Pemprov DKI sama sekali tidak melakukan penghapusan maupun menyembunyikan rekaman saat demonstrasi.
"Pemprov DKI Jakarta tidak pernah dan tidak akan melakukan penghapusan atau manipulasi rekaman CCTV untuk menutupi suatu peristiwa. Kami mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan informasi yang berbasis fakta," tuturnya, Minggu (14/6).
Selain CCTV, massa aksi dan warga yang berada di sekitar lokasi juga mengeluhkan sulitnya mengakses media sosial dan layanan internet.
Baca Juga: Kepolisian Malaysia Disebut Tangkap Penganiaya ART Indonesia yang Viral, Kejadian Juli 2025
"Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan melakukan pembatasan akses media sosial maupun layanan telekomunikasi,” katanya.
“Terkait hal tersebut, terdapat mekanisme dan kewenangan tersendiri yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Marulina.
Dia menyampaikan bahwa hak akses hanya diberikan secara terbatas kepada perangkat daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai kebutuhan operasional.
Dikatakan, pembatasan akses tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan informasi serta melindungi data pribadi masyarakat yang terekam dalam sistem CCTV.
Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
Marulina menjawab keluhan masyarakat yang mengaku tidak bisa mengakses CCTV saat unjuk rasa mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026) lalu.
Marulina menegaskan 5.288 titik CCTV yang dikelola Pemprov DKI beroperasi dengan normal saat 12 Juni 2026.***
