POJOKSATU.id - Perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026) kembali mengarahkan sorotan publik kepada sosok Dadan Hindayana.
Akademisi yang sebelumnya menjabat Kepala BGN itu resmi digantikan dalam restrukturisasi lembaga yang menjadi motor penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengumuman pergantian pimpinan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga tidak lagi menduduki jabatan sebelumnya.
Baca Juga: SPMB Jabar 2026 Jalur Domisili Dibuka Juni, Ini Tahapan dan Dokumen yang Wajib Disiapkan
Selama memimpin BGN, Dadan dikenal sebagai figur yang berperan dalam membangun fondasi awal lembaga baru tersebut.
Namun, perjalanan kepemimpinannya tidak selalu berjalan mulus.
Sejumlah kebijakan, pernyataan, hingga pelaksanaan program MBG beberapa kali memunculkan perdebatan luas di tengah masyarakat.
Latar belakang akademiknya yang kuat sebagai dosen dan peneliti di Institut Pertanian Bogor (IPB) sempat menjadi modal besar ketika dipercaya mengawal salah satu program prioritas pemerintah.
Akan tetapi, berbagai polemik yang muncul sepanjang masa jabatannya turut menjadi bagian dari catatan publik terhadap kinerja BGN.
Baca Juga: PNM Bersama Kompas Gramedia Salurkan 2.700 Buku untuk 27 Sekolah di Pedalaman
Salah satu kontroversi yang paling ramai diperbincangkan terjadi ketika Dadan menceritakan kebiasaan pribadinya mengonsumsi dua liter susu setiap hari.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah kegiatan di Bangkalan, Jawa Timur, pada 2025.
Dalam kesempatan itu, ia mengaitkan konsumsi susu dengan pertumbuhan fisik kedua anaknya yang memiliki tinggi badan lebih dari 180 sentimeter.
Ucapan tersebut langsung memancing beragam tanggapan.
Baca Juga: Jaga Sungai Citarum, Satgas Sektor 10 dan DLH Karawang Sidak Dua Pabrik Besar di Klari
Banyak pihak menilai pengalaman pribadi tersebut sulit diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi.
Meski kemudian dijelaskan bahwa pernyataan itu bukan bagian dari kebijakan resmi pemerintah, polemik terlanjur berkembang dan menjadi bahan perdebatan di media sosial maupun ruang publik.
Tak lama berselang, Dadan kembali menjadi sorotan setelah mengemukakan gagasan pemanfaatan serangga sebagai sumber protein alternatif.
Dalam penjelasannya, ia menyebut bahan pangan seperti belalang dan ulat sagu berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, terutama di daerah yang memiliki tradisi mengonsumsi pangan tersebut.
Baca Juga: Pentingnya Chest Protector untuk Perlindungan Tambahan Saat Berkendara Jarak Jauh
Gagasan itu dipuji sebagian kalangan karena dianggap sebagai bentuk diversifikasi sumber pangan lokal.
Namun tidak sedikit yang mempertanyakan kesiapan masyarakat menerima konsep tersebut dalam program berskala nasional.
Polemik yang lebih besar muncul ketika Program Makan Bergizi Gratis mulai menghadapi berbagai laporan keracunan makanan di sejumlah daerah.
Sejak program berjalan, beberapa kasus yang melibatkan pelajar penerima manfaat MBG mencuat ke publik dan memicu kekhawatiran mengenai kualitas pengawasan pangan.
Insiden yang terjadi di Jawa Barat pada 2025 menjadi salah satu kasus yang paling menyita perhatian karena melibatkan ratusan siswa.
Baca Juga: Status Darurat Sampah Ditolak, Pemkot Bandung Siapkan Langkah Alternatif
Setelah itu, laporan serupa muncul di berbagai wilayah lain sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai standar keamanan makanan yang diterapkan dalam program tersebut.
Peristiwa tersebut menjadi ujian berat bagi BGN.
Kritik tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga sejumlah pengamat yang menilai sistem pengawasan distribusi dan penyajian makanan masih memerlukan perbaikan menyeluruh.
Di tengah pelaksanaan program MBG, publik juga menyoroti rencana pengadaan motor listrik dalam jumlah besar untuk mendukung operasional program.
Baca Juga: Libur Panjang, Penumpang Kereta Api Melonjak, Sektor Pariwisata Daerah Ikut Terdongkrak
Nilai anggaran yang disebut mencapai hampir Rp2 triliun membuat kebijakan tersebut menuai pertanyaan.
Selain motor listrik, sejumlah kebutuhan operasional lain seperti perangkat teknologi, perlengkapan pelatihan, hingga fasilitas dapur juga ikut mendapat perhatian.
Besarnya anggaran yang terlibat memunculkan diskusi mengenai efektivitas serta urgensi pengadaan di tengah fokus utama program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat.
Kontroversi lain muncul saat pelaksanaan MBG selama bulan Ramadan. Untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik yang menjalankan ibadah puasa, distribusi makanan diubah menjadi paket yang dapat dibawa pulang.
Baca Juga: Bukan Pengadaan Motor, Kepala BGN Dadan Hindayana Dicopot Karena Jual Beli Dapur MBG
Namun, sejumlah unggahan di media sosial memperlihatkan menu yang terdiri atas telur rebus, susu, kurma, dan beberapa makanan sederhana lainnya.
Sebagian masyarakat menilai paket tersebut belum mencerminkan ekspektasi terhadap program nasional yang didukung anggaran besar.
Perdebatan tidak berhenti pada persoalan menu. Besarnya kebutuhan dana untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis juga berkali-kali menjadi sorotan.
Sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik mempertanyakan keberlanjutan fiskal program yang membutuhkan anggaran sangat besar setiap tahunnya.
Selain itu, muncul pula diskusi mengenai ketepatan sasaran penerima manfaat.
Baca Juga: AI Marketing Tools: Panduan Cara Kerja dan Manfaatnya bagi Bisnis
Beberapa pihak menilai program perlu lebih fokus menjangkau daerah dengan tingkat stunting dan kerawanan pangan yang tinggi agar manfaatnya lebih optimal.
Menjelang akhir masa jabatannya, Dadan kembali menjadi perhatian setelah mengungkapkan wacana perluasan Program Makan Bergizi Gratis ke Sekolah Indonesia di Jeddah, Arab Saudi.
Gagasan tersebut memicu perdebatan baru karena sebagian kalangan menilai pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyempurnaan pelaksanaan program di dalam negeri terlebih dahulu.
Biaya penyediaan makanan di luar negeri yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa usulan tersebut menuai kritik.
***
